Bupati Malang Kukuhkan Satgas Saber Pungli

Bupati Malang H Rendra Kresna (kanan) saat memakaikan jaket pada anggota Satgas Saber Pungli, di Pendapa Kabupaten Malang, di wilayah Kec Kepanjen, kabupaten setempat.

Kab Malang, Bhirawa
Bupati Malang H Rendra Kresna mengukuhkan 52 orang sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli, di Pendapa Kabupaten Malang, Rabu (25/1) kemarin.
Menurut Rendra Kresna Satgas Saber Pungli yang dikukuhkan beranggotakan dari gabungan lintas instansi. Seperti dari unsur Polres Malang, Kodim 0818 Kabupaten Malang/ Kota Batu, Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari), Detasemen Polisi Militer (Denpom) dan Pemkab Malang. Sedangkan Ketua Satgas Saber Pungli ini, yakni Waka Polres Malang Kompol Deky Hermansyah, dan wakilnya Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti.
“Satgas Saber Pungli ini, nantinya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Malang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga hal itu akan memperlancar program pembangunan di Kabupaten Malang,” kata dia. Sehingga, tegas Rendra, pelayanan publik yang selama ini telah terindikasi melakukan pungli, kini jangan coba-coba melakukan pungli pada masyarakat, jika tidak mau berurusan dengan hukum. Selain itu, jika ada pegawai di lingkungan Pemkab Malang yang tertangkap tangan melakukan pungli oleh Satgas Saber Pungli, tidak hanya kena sanksi pidana, mereka pun juga terancam dipecat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Rawan terjadinya pungli saat ini, diantaranya layanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dana Desa (DD), Pendidikan, Layanan Publik dan Hibah. Karena layanan publik sangat berpotensi terjadinya pungli,” ungkapnya.
Dijelaskan, untuk memberantas atau mencegah pungli, hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan layanan publik yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan juga bisa menggunakan sistem informasi. Karena saat ini masyarakat juga sudah melek Informasi Teknologi (IT). Sehingga masyarakat lebih mudah untuk melaporkan jika terjadi praktik pungli pada layanan publik di lingkungan Pemkab Malang.
“Sebelum kami kukuhkan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Malang ini, sudah ada masyarakat yang melaporkan adanya pungli melalui website Pemkab Malang. Sehingga hal itu akan segera kita tindaklanjuti,” tegas Rendra.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik mengatakan, sebagai pembina Korpri dia selalu memberikan warning terkait resiko pungli. Pihaknya melakukan pembinaan secara rutin, dengan mengingatkan bahaya pungli jika ketangkap.
“Sebagai Sekda sifatnya hanya sebatas membina PNS, tapi jika ada PNS yang terlibat pungli, maka akan menyerahkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. [cyn]

Tags: