Warga Melirang Wadul Dewan karena Tanahnya Hilang

Ketua Komisi, A Suparno Diantor dan Wakil Ketua Komisi, A Mujid Ridwan (kiri).

Ketua Komisi, A Suparno Diantor dan Wakil Ketua Komisi, A Mujid Ridwan (kiri).

(Komisi A Segera Panggil Pihak Terkait)
Gresik, Bhirawa
Puluhan warga Desa Desa Melirang, Kec Bungah, mengadu pada anggota DPRD Gresik, terkait dugaan penyerobotan tanah seluas 116 hektar. Yang diduga dijual pada pengembang tanpa persetujuan terlebih dahulu.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik, Suparno Diantoro, di ruang komisi mengatakan, pihaknya sangat prihatin banyaknya persoalan status tanah yang laporan ke dewan. Dan dewan akan menyelesaikan hal ini dengan memanggil pihak-pihak terkait. Agar permasalahan segera selesai sehingga warga bisa mengetahui status tanahnya.
Dewan akan mencari jalan keluar, bagaimanapun caranya dalam menyikapi persoalan ini. Karena dalam pertemuan sekarang yang ada hanya warga, kepala desa dan dewan. Sehingga perlu tindak lanjut, dalam pertemuan selanjutnya. ”Dalam pertemuan ini tidak cukup sekali, perlu ada pertemuan lagi untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Ditambahkan Suparno, dalam pertemuan lanjutan yang akan diagendakan segera, dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak pembeli awal hingga perusahaan yang terakhir menguasai.
Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Pemkab Gresik, sekaligus Kepala Desa (Kades) sebelumnya, dan beberapa warga yang mengetahui proses jual-beli pada waktu itu.
Wakil Ketua Komisi A, Mujid Ridwan mengatakan, dalam pertemuan berikutnya diharapakan warga yang merasa belum menjual tanahnya, yang merasa terjual. Bersama Kades supaya mempersiapakan data-data pendukung, sebab dengan adanya dokumen penting yang mendukung atas hak milik tanah yang dimiliki warga. Merupakan awal untuk membuka takbir ini, apakah benar bahwa yang dilaporkan warga ini sesuai.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Gresik, Wongso Negoro, bahan awal untuk menelusuri kejelasan hak atas tanah-tanah yang diduga sudah masuk dalam sertifikat itu. Kalau data-datanya sudah lengkap, nanti bisa dikaji bersama dengan para pihak yang membidangi terkait pertanahan. Dan dalam kasus seperti ini banyak terjadi, sebab petok yang dijadikan dasar jual beli. Warga teledor, tanah yang seharusnya terjual satu pentak lainya jadi terjual. Disebabkan, warga tidak minta petok sisanya itu. Dari sinilah, diduga kepala desa memainkan riwayat tanah.
Sementara Kepala Desa Melirang, Muwafak mengatakan, ada beberapa tanah warga sekitar 20 orang lebih, serta aset desa yang syarat dengan sengketa. Sebab, sebagian tanah milik mereka tidak ikut dijual bersamaan dengan adanya jual-beli tanah, yang dilakukan PT Puri Mas Sarana Sejahtera pada saat itu. Tanah yang dijual kepada PT Puri Mas Sarana Sejahtera, hanya sebagian dan sisanya belum merasa terjual. Tapi, permasalahannya sebagian tanah yang dijual, itu masih tercatat hanya satu petok dan bukti petok d milik warga itu dibawa (pembeli), untuk pengurusan sertifikat.
Sekarang tanah yang sudah berada dibawa penguasaan salah satu perusahaan itu sudah keluar sertifikat. Warga yang belum merasa menjual sebagian tanahnya, mempertanyakan nasib status tanah miliknya. Sebab, sampai saat ini warga belum menerima kembali bukti petok D sejak itu.
Selain tanah warga yang ikut terjual dengan rincian, tanah warga ada sekitar 6,5 hektar. Tanah gege sekitar 13,8 hektar dan tanah untuk jalan sekitar 3,8 hektar. Lalu ada tanah makam 6.846 meter persegi, serta tanah makam China sekitar 7.983 meter persegi. Dengan total 116 hektar, melalui dewan berupaya mencari jalan keluar dalam persoalan ini. [kim.adv]

Tags: