Wabup Gresik Ingatkan Pejabat Tak Pungli

Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim saat membuka pelatihan peningkatan kinerja aparatur kecamatan. [kerin ikanto/bhirawa]

Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim saat membuka pelatihan peningkatan kinerja aparatur kecamatan. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Di depan seluruh pejabat kecamatan se Kab Gresik, Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim mengingatkan agar dalam melayani masyarakat di kecamatan, jangan melakukan pungutan liar (Pungli). Peringatan ini disampaikan Wabup Qosim saat acara peningkatan kinerja aparatur kecamatan se Kab Gresik bertempat di Ruang Manda Bakti Praja, Selasa (8/11).
Besrsama dengan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Wabup Qosim sudah berulangkali memperingatkan terkait larangan Pungli. ”Saya bersama Pak Bupati pada setiap kesempatan sudah sering mengingatkan tentang larangan Pungli ini. Bahkan, beberapa saat lalu kami sudah melakukan deklarasi anti Pungli dan seluruh kepala SKPD sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan pungli,” tegas Wabup Qosim.
Selain larangan Pungli, Wabup Qosim juga berharap, agar para pejabat di kecamatan memberikan layanan dengan baik dan penuh kesabaran. ”Masyarakat sekarang ini berbeda dengan masyarakat dulu. Melayani masyarakat harus terbuka, cepat dan tepat. Kita saat ini dihadapkan pada masyarakat millennium yang serba cepat dan sangat gaul dengan dunia internet,” kata Wabup asal Lamongan ini.
Untuk itu, lanjut Wabup Qosim, kebutuhan masyarakat yang serba cepat ini harus dibarengi dengan kualitas pejabat yang mumpuni. Oleh sebab itu, pelatihan akan terus menerus memberikan berbagai pelatihan sebagai update untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain para pejabat di kecamatan, pembukaan acara peningkatan kinerja aparatur ini juga dihadiri oleh seluruh camat serta seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Gresik. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tursilowanto Hariogi, acara peningkatan aparatur kecamatan ini untuk melatih pejabat kecamatan untuk melakukan perubahan yang professional.
Mereka dituntut untuk memahami terhadap kebijakan, program serta visi misi Pemkab Gresik. Setidaknya, mereka bisa memberikan citra pelayanan kecamatan yang bersih dan bebas pungli. Sehingga, kualitas pelayanan bisa lebih baik,” ungkap Tursilo serius.
Ada sejumlah materi yang akan disampaikan oleh Roro Hasan dari Kementerian Dalam Negeri. Materi itu adalah, arah kebijakan pengembangan inovasi daerah. Sinergitas kinerja kecamatan, pembinaan disiplin aparatur, pengawasan kebijakan pemerintah dan penyusunan anggaran biaya. [eri]

Tags: