Tenaga Honorer Kab Nganjuk Gelar Konvoi

Ratusan GTT dan PTT Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi menuntut diangkat menjadi PNS.(ristika/bhirawa)

Ratusan GTT dan PTT Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi menuntut diangkat menjadi PNS.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Tidak bosan-bosan, ratusan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) kategori 1 (K-1), Rabu (3/11) ngluruk Kantor Kabupaten Nganjuk. Mereka tetap menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), meski hingga saat ini tuntutan para GTT tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Bupati Nganjuk dan jajarannya.
Bahkan aksi demo kali ini hanya ditemui oleh Kabag Humas Ghozali Afandi SH, sementara pejabat lainnya memilih melakukan rapat untuk membahas rencana APBD 2017. “Para GTT yang berunjuk rasa hanya ingin meminta surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Bupati Nganjuk, sebagai syarat pengangkatan PNS. Mereka tidak ingin bertemu siapa-siapa,” terang Ghozali Afandi saat ditanya Bhirawa.
Diawali dari depan GOR Bung Karno ratusan GTT dan PTT melakukan orasi hingga di depan Kantor Pemkab Nganjuk. Mereka berkeras bahwa Pemkab Nganjuk segera mengangkat GTT dan PTT sejumlah 1.178 orang. Dalam aksi tersebut para tenaga honorer K1 juga membawa spanduk-spanduk berisikan tuntutan mereka. Bahkan ada satu spanduk dengan sindiran pedas terhadap orang nomor satu di kabupaten Nganjuk, dimana massa membawa spanduk dengan foto Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dengan tulisan ‘kekuasaan untuk memberikan keadilan, bukan untuk melakukan penindasan’. “Upaya kami sudah maksimal, tetapi kami akan terus berusaha mencari kepala BKD untuk meminta kejelasan nasib, apakah 1.178 GTT dan PTT Nganjuk dapat diangkat PNS atau tidak,” ujar Sajianto.
Menurut Sajianto, dirinya telah mengantongi surat dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB), agar Pemkab Nganjuk menyelesaikan pengangkatan GTT dan PTT.
Namun hingga saat ini, pihak Pemkab Nganjuk belum menindaklanjuti surat menteri PAN RB tersebut. Sajianto sebagai Ketua Forum GTT/PTT menyampaikan, perjuangan tenaga honorer Nganjuk harus sukses hingga seluruhnya diangkat PNS. Masalahnya, hingga munculnya permasalahan yang berkepanjangan bukan semata-mata kesalahan tenaga honorer , melainkan pada saat pendataan beberapa tahun lalu, ada unsur kesengajaan Badan Kepegawaian Daerah untuk membelokkan terkait alokasi sumber dana honor GTT dan PTT.
Sekedar diketahui ribuan GTT dan PTT Nganjuk telah melakukan banyak cara untuk memperjuangkan nasibnya, diantaranya pernah menginap di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kemudian berkali-kali mengerahkan massa untuk berunjuk rasa, namun semua upaya tersebut gagal total. (ris)

Tags: