Pindah Alamat Rumah Wajib Bayar Rp500 Ribu

Kades Mulyoagung, Kec Dau Kab Malang H Sumardi (kiri) dan Sekretaris Desa Mulyoagung M Arifin (kanan), saat menunjukan kwitansi untuk tanda terima sumbangan wajib dan SK Perdes

Kades Mulyoagung, Kec Dau Kab Malang H Sumardi (kiri) dan Sekretaris Desa Mulyoagung M Arifin (kanan), saat menunjukan kwitansi untuk tanda terima sumbangan wajib dan SK Perdes

Kab Malang, Bhirawa
Masyarakat di wilayah Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, diresahkan adanya dugaan pungutan terkait pengurusan pindah alamat. Kabarnya, pindah alamat dikenakan biaya sumbangan wajib sebesar Rp 450 ribu, oleh perangkat desa setempat.
“Saya mengajukan pindah alamat yang sebelumnya berdomisili di Kota Malang, lalu pindah di wilayah Kecamatan Dau. Saya dimintai biaya sumbangan wajib oleh perangkat Desa Mulyoagung sebesar Rp 500 ribu. Karena sumbangan wajib cukup besar, maka saya tawar Rp 450 ribu, dan kemudian diberikan kwitansi penerimaan,” ungkap Zainul Hilmi, Kamis (3/11), kepada wartawan
Menurut dia, sumbangan wajib yang diminta perangkat desa tersebut, secara tidak langsung memberatkan warga. Sehingga jika sumbangan wajib tidak ada payung hukumnya, maka sumbangan tersebut illegal atau perangkat desa telah melakukan pungli.
“Namanya sumbangan itu, seharusnya tidak ditentukan nominalnya, tapi Desa Mulyoagung telah menentukan nominalnya, yakni Rp 500 ribu,” kata Zainul.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang H Sumardi membantah, jika pihaknya melakukan pungli terhadap warga yang mengajukan pindah alamat. Menurut Sumardi, sumbangan wajib tersebut, sudah ada payung hukumnya yakni berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mulyoagung Nomor 470/03/KEP/421.633.002/2014 tentang Sumbangan Wajib Bagi tiap Warga Pindah Masuk Desa Mulyoagung yang besarannya Rp 500 ribu yang bersifat fleksibel.
“Uang sumbangan masyarakat akan kita gunakan untuk pembelian lahan makam dan itu sudah ada peraturannya, yakni berupa Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemakaman Umum Desa Mulyoagung. Sehingga jika sumbangan wajib itu dikatakan pungli, itu tidak benar,” tegasnya.
Hal ini juga dibenarkan, Camat Dau, Kabupaten Malang Eru Suprijambodo, bahwa tarikan sumbangan wajib yang dilakukan Pemerintah Desa Mulyoagung terhadap warga yang mengurus surat pindah alamat, sudah berdasarkan Perdes desa setempat, sehingga sumbangan itu tidak lagi illegal, tapi legal, dan tidak ada unsur pungli. Selain itu, sumbangan itu berdasarkan kesepakatan warga, Kades dan Badan Pengawas Desa (BPD) Mulyoagung.
“Jadi secara hukum dibenarkan,” tandasnya. [cyn]

Tags: