Pemkab Blitar Usulkan UMK Kabupaten Blitar Tahun 2017 Rp1,521 Juta

Herman Widodo. [Hartono/Bhirawa]

Herman Widodo. [Hartono/Bhirawa]

Kab.Blitar, Bhirawa
Menjelang akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar mulai mempersiapkan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan. Usulan itu disusun berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pertimbangan pertumbuhan ekonomi serta perhitungan inflasi di Kabupaten Blitar. Setelah semua tahapan tersebut akhirnya pemerintah Kabupaten Blitar menyepakati untuk mengajukan UMK 2017 sebesar Rp 1.521.000,- ke gubernur.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, jumlah yang diajukan itu sudah sesuai dengan survey KHL Kabupaten Blitar. Bahkan lebih, karena dari perhitungan Disnakertrans KHL Kabupaten Blitar ternyata hanya Rp. 1.488.000. “Sebelum kita usulkan nilai UMK ke Provinsi harus melalui berbagai proses,dimana salah satunya adalah survey KHL,” kata Herman Widodo.
Bahkan selain itu besaran UMK yang diajukan ke Gubernur untuk tahun depan mengalami peningkatan sebesar Rp. 116.000, jika dibandingkan tahun ini. Dimana tahun 2016 besaran UMK hanya Rp. 1.405.000,-. Selain itu Herman mengaku untuk penetapan pengajuan UMK tahun ini sebelumnya memang sempat ada pertentangan antara organisasi Pengusaha (APINDO), dengan Serikat pekerja (SPSI).
Namun dengan berbagai argumen dan kondisi pasar yang dilanjutkan dengan diskusi tertutup antara Disnakertrans, APINDO, SPSI, dan beberapa pakar beberapa hari lalu, akhirnya semua sepakat mengajukan nominal Rp. 1.521.000,- ke provinsi.
“Untuk usulan nominal tersebut sudah tak ada masalah, kami tinggal menunggu pembahasan usulan nominal UMK yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, dan mungkin awal November nominal UMK sudah ditetapkan Gubernur,” jelasnya.
Usulan UMK sendiri sudah dikirim ke Provinsi dan tinggal menunggu persetujuan dari Provinsi saja untuk bisa diterapkan di Kabupaten Blitar pada tahun 2017 mendatang. Pihaknya berharap tahun 2017 nanti semua perusahaan di Kabupaten Blitar menggaji karyawannya sesuai UMK yang telah ditetapkan.
Pasalnya tahun 2016 ini meski tidak ada penangguhan UMK, ternyata banyak perusahaan di Kabupaten Blitar yang tidak membayar karyawan sesuai dengan UMK. Menurutnya hal itu disebabkan karena selain nilai tawar karyawan yang masih rendah, banyak perusahaan yang memang belum sanggup membayar karyawanya sesuai nilai UMK.
Menurutnya masih banyak perusahaan yang belum mampu membayar karyawan sesuai UMK tersebut adalah unit usaha skala kecil. Meski begitu, lanjut Herman Widodo sampai saat ini pihak Disnakertrans belum mendapat adanya laporan keberatan dari pekerja. Menurutnya jika pekerja itu mau bekerja di suatu tempat otomatis antara pekerja dan pemberi kerja sudah ada kesepakatan termasuk apabila harus digaji di bawah UMK.
“Kalau sudah ada UMK ya seharusnya memang semua perusahaan harus membayar karyawannya sesuai UMK, namun memang sejauh ini masih banyak yang belum menerapknnya di Kabupaten Blitar. Untuk itu memang kita berharap agar tahun 2017 nanti semua perusahaan sudah menggaji karyawannya sesuai UMK,” imbuhnya. [htn,adv]

Tags: