Menjaga Kerukunan Sosial

menjaga-kerukunan-sosialPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat menjadi tunggangan empuk kelompok perusuh bermodus demonstrasi. Beberapa LSM (dan ormas lokal) mulai kerap menyusun proposal demo kepada pasangan calon (paslon). Biasanya, demo dijadikan “senjata” membidik paslon pesaing, terutama incumbent. Isinya pasti, black campaign (kampanye hitam), memapar sisi buruk pasangan lawan. Maka patut diwaspadai, black campaign dapat menyulut tawur sosial.
Hari ini, ribuan masa dari berbagai daerah akan melakukan demo di depan istana Negara di Jakarta. Itu ekses pilkada, dipicu isu pernyataan gubernur Jakarta (non-aktif) bernuansa SARA (Suku, Antar-Ras dan Agama). Pernyataan paslon incumbent saat kampanye di kabupaten Kepulauan Seribu itu dianggap menistakan agama. Direspons negatif luas secara nasional dan internasional. Meski sudah minta maaf, dianggap tidak cukup. Masyarakat menuntut Ahok diproses hukum.
Pada ujungnya, boleh jadi, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan dinyatakan bersalah, dan dihukum. Namun berdasar UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, paslon yang bermasalah dengan hukum, masih tetap memiliki hak memilih dan dipilih. Paslon kepala daerah, baru akan kehilangan hak politiknya, manakala terlibat tindak pidana berat, dengan ancaman hukuman lebih dari 20 tahun.
Merespons kemungkinan kegaduhan sosial lebih burk, presiden dan wakil presiden telah berdialog dengan ormas Islam terbesar. Juga berdialog dengan pimpinan partai politik (parpol) pengusung paslon. Bersyukur, berbagai ormas besar (MUI serta NU dan Muhammadiyah) memberi kanal sosial yang tangguh. Sehingga ke-beragam-an sosial tetap berlangsung damai. Hajat demokrasi bisa terjamin. Namun pilkada (pemilihan kepala daerah) di kawasan lain patut mencermati seksama isu SARA. Pilkada tidak boleh mencerai-berai-kan kemajemukan sosial.
Pilkada di seluruh dunia, tak terkecuali di Eropa dan Amerika, masih menggunakan konvensional. Yakni, kumpulan (dan arak-arakan) masa sebagai cara menarik simpati pemilih. Tetapi di Jepang dan Korea Selatan, cara konvensional tidak laku. Banyak pidato (kampanye) calon walikota hanya dihadiri belasan orang. Sehingga partisipasi politik (yang hadir mencoblos) juga sangat sedikit. Jabatan kepala daerah (walikota, bupati maupun gubernur), tidak diminati, karena gajinya kecil.
Di Indonesia, gaji kepala daerah juga lebih kecil lagi (dibanding Jepang). Namun sangat diminati, walau harus mengeluarkan modal milyaran rupiah. Jika dihitung selama 5 tahun, tidak akan balik modal. Kecuali korupsi. Berdasar catatan Kementerian Dalam Negeri, sebesar 93% kepala daerah berurusan dengan hukum. Lebih separuh masuk penjara. Anehnya, jabatan kepala daerah tetap sangat diminati, diperebutkan dengan segala cara.
Pilkada serentak 2017, akan digelar di tujuh propinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Diperkirakan, yang paling riuh akan terjadi di Aceh. Karena selain memilih gubernur baru, juga diikuti 20 pilkada kabupaten dan kota. Disusul Jawa Tengah (7 pilkada kabupaten dan kota). Serta di Jawa Barat (3 kabupaten dan kota). Sedangkan yang paling “sepi” akan terjadi di Jawa Timur, karena hanya menggelar pilkada di Kota Batu. Diikuti hanya tiga kecamatan pula.
Namun anehnya, pilkada yang paling miris, mengancam stabilitas nasional, adalah pilkada Jakarta. Terutama berbagai pernyataan di media sosial. Berbagai kampanye pada media sosial ini luput dari rambu-rambu larangan kampanye, karena berdalih kebebasan berbicara (secara individu). Dijamin UUD pasal 28E ayat (2) dan ayat (3). Kampanye di media sosial, bagai luput dari peraturan KPU yang membatasi waktu kampanye.
Melalalui media sosial, kelompok masa bahkan menggunakan komunitas internasional untuk “meniup” isu sentimen SARA. Jakarta akan menjadi tolokukur daerah lain. Termasuk penggunaan media sosial untuk sarana kampanye yang lebih murah, dan esffisien.

                                                                                                              ——— 000 ———

Rate this article!
Menjaga Kerukunan Sosial,5 / 5 ( 1votes )
Tags: