Komisi D Sidak Sistem Layanan di RSUD Soewandhi

rsud-soewandhiDPRD Surabaya,Bhirawa
Membludaknya jumlah pasien di rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya, ternyata mulai memunculkan beberapa keluhan dari masyarakat terkait sisitem pelayanannya. Merespon keluhan masyarakat ini Komisi D meninjau langsung sistem pelayanan yang diterapkan salah satu rumah sakit milik Pemkot Surabaya yakni di RSUD Dr Soewandi.
“Kami mendapatkan laporan jika pelayanan pasien kelas III, ternyata ada perbedaan dengan pasien umum, apalagi dibandingkan dengan pasien kelas VIP dan VVIP, padahal ini tidak boleh terjadi, pelayanan pasien kelas apapun harus sama, dengan motto 5 S,” ucap Agustin Poliana ketua Komisi D DPRD Surabaya kepada Jum’art(4/11).
Titin-sapaan akrab Agustin Poliana- menjelaskan, hasil pentauannya dilapangan memang didapatkan sejumlah catatan penting untuk perbaikan sistem pelayanan di rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yang operasionalnya masih mendapatkan suport dari APBD.
“Masih terjadi antrian yang panjang, ruangan untuk pasien yang mengantri juga masih perlu peningkatan fasilitas agar lebih nyaman, karena faktanya hanya terpasang kipas angin, mestinya bisa memasang AC, harusnya hal-hal kecil seperti ini bisa dilakukan sendiri oleh manajemen rumah sakit secara mandiri, karena dana hasil karcis dan lain-lain kan bisa dikelola untuk itu,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Titin juga menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan keberadaan Puskesmas yang lengkap dengan layanan rawat inap di seluruh wilayah Kota Surabaya, agar bisa membantu peran rumah sakit, yakni kemampuan mengobati 155 jenis penyakit, dan ketersediaan beberapa dokter spesialis.
“Rumah sakit milik Pemkot hanya dua, yakni Soewandhi dan BDH, itupun kondisinya terus penuh, dan untuk saat ini masih belum diperbolehkan oleh Menkes untuk membangun rumah sakit baru, karena jumlah rumah sakit di Kota Surabaya sudah sangat banyak, tentu yang bisa dilakukan hanya meningkatkan layanan di Puskesmas dan Pembantu,” tandasnya.
Terbaru, Titin juga mulai mengarah kepada suport untuk para dokter Puskesmas yang sampai saat ini masih berstatus umum, karena untuk menambah sekaligus memajukan pelayanan di Puskesmas harus memiliki beberapa dokter spesialis.
“Untuk peningkatan SDM, bila perlu Pemkot membuat program baru, memberikan bea siswa bagi para dokter umum Puskesmas di Surabaya agar bisa menempuh pendidikan lanjutannya yakni spesialis, tentu disertai kotrak pengabdian, artinya setelah lulus wajib mengabdi kepada Pemkot selama beberapa tahun, jika tidak, ya harus mengembalikan semua biayanya,” pungkasnya. [gat]

Tags: