Inspektorat Sidoarjo Dukung SKPD Stop Pungli

Eko Udiono. [ali kusyanto/bhirawa] 

Eko Udiono. [ali kusyanto/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Kepala Inspektorat Kab Sidoarjo, Drs Eko Udiono MSi, Selasa (1/11) kemarin, sangat mendukung upaya SKPD di Pemkab Sidoarjo yang ingin menyetop aksi Pungli di tempat kerjanya. Ia berharap jumlah SKPD yang merespon positif terus bertambah banyak.
Hanya saja, bila mereka nanti menerapkan aplikasi sistim tertentu atau online untuk menghindari Pungli, diharap Eko, agar mereka lebih dulu berkoordinasi dengan Bagian Telematika Kab Sidoarjo. Karena ini sudah ada aturannya.
Eko mengakui, dengan menerapkan aplikasi sistim tertentu dalam suatu pelayanan public di SKPD, paling tidak akan bisa mampu menyetop aksi Pungli. Tetapi pihak Inspektorat akan tetap melakukan pemeriksaan dan pengawasannya di lapangan.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, juga sangat mendukung upaya sejumlah SKPD di Kab Sidoarjo, yang dengan caranya sendiri, ingin menyetop Pungli saat pelayanan public di tempatnya. ”Semoga bisa sebagai virus positif yang menyebar dan ditiru oleh banyak SKPD di Sidoarjo,” kata Yusuf.
Bagian Organisasi sebagai coordinator pelayanan public di Kab Sidoarjo, kata Yusuf, masih belum bisa menjadikan ini sebagai aturan yang berkekuatan hukum di Sidoarjo, sebab landasan hukum dari Pusat, apakah itu dari Kemendagri atau Kemenpan, belum terbit diatas kertas. Karena himbauan-himbauan stop Pungli ini, masih intruksi Presiden lewat media massa saja.
”Kalau sudah ada hitam diatas Putih, kami segera siap menindaklajutinya, missal membuatnya dalam peraturan bupati ataupun membentuk Satgas stop Pungli, tapi meski demikian kami menghargai upaya -upaya dari SKPD yang bersemangat untuk menyetop Pungli dalam suatu pelayanan public,” papar Yusuf.
Dari informasi yang didapat sampai saat ini, sejumlah SKPD yang bersemangat untuk melakukan upaya stop Pungli dalam pelayanan publiknya itu diantaranya, dari BPPT Sidoarjo, Dispendukcapil Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Sidoarjo.
Di BPPT dengan Surat Edaran (SE) Bupati melarang pemohon perizinan lewat perantara/calo. Juga menerapkan pengurusan perizinan secara online. Di Dispendukcapil juga akan membuat Perbup untuk mengatur agar pelayanan catatan sipil tidak dilewatkan perantara/calo. Sedangkan di Dishub Sidoarjo, akan membuat aplikasi sistim untuk uji kir kendaraan dan akan memasang CCTV untuk memantau ulah Jukir parkir langganan yang nakal. [kus]

Tags: