Gubernur Perintahkan Tak Gunakan Pihak Ketiga Tarik Retribusi

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat mengukuhkan Tim Satgas Pungli di Lingkungan Pemprov Jatim yang diketuai Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf di Gedung Grahadi Surabaya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat mengukuhkan Tim Satgas Pungli di Lingkungan Pemprov Jatim yang diketuai Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf di Gedung Grahadi Surabaya.

{Pelantikan Satgas Pungli Pemprov Jatim)
Pemprov Jatim, Bhirawa
Operasi Tangkap Tangan pihak kepolisian atas Pungli di tubuh Pelindo III menjadi pelajaran berharag bagi Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo langsung memerintahkan semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim, untuk tidak lagi menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penarikan retribusi.
“Belajar dari kasus di Pelindo III, pembayaran retribusi itu jangan menggunakan pihak ketiga, harus dilakukan pihak pemerintah. Jika dilakukan pihak ketiga, pola seperti ini bisa dipakai untuk melakukan pungli,” kata Gubernur Soekarwo, saat memberikan pengarahan saat Pengukuhan Satgas Pungli Pemprov Jatim, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (3/11).
Lebih lanjut Gubernur menerangkan, poenarikan retribusi menggunakan jasa pihak ketiga memang diperbolehkan dalam undang-undang. Namun ternyata, lanjutnya, cara ini justru sering menimbulkan potensi pungutan liar karena tidak langsung dilakukan oleh petugas pemerintah. Untuk itu demi menghindari praktek pungli, Gubernur meminta agar segera dilakukan pemutusan kerja sama dan penarikan retribusi ditangani alngsung pemerintah.
“Tadi sudah saya cek dan perintahkan Pak Ardi (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir M Ardi Prasetyawan), jika penarikan retribusi menggunakan tenaga outsourching sebaiknya dihentikan. Untuk penarikan pajak, memang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu sudah aturannya,” ungkapnya.
Untuk itu, secara khusus mantan Sekdaprov Jatim ini meminta Satgas Pungli Provinsi Jatim untuk mengecek semua penarikan retribusi. Apakah masih menggunakan tenaga pihak ketiga atau sudah dilakukan pemerintah. “Saya minta Ketua Harian Satgas Pungli untuk mengecek ini,” pintanya.
Sementara itu, terkait pengukuhan Satgas Pungli ini, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan, dibentuknya satgas ini adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Peraturan Menkopolhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satgas Pungli.
”Sesuai strukturnya, Wagub yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu, Pak Wagub jadi Ketua Satgas Pungli,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam waktu dekat oleh tim Satgas Pungli. Pertama, melakukan sosialisasi pada stakeholder baik kalangan internal Pemprov Jatim maupun jajaran lainnya. Seperti kepolisian, kejaksaan dan kabupaten/kota.
“Kedua adalah melakukan prefentif dan promotif. Kita melakukan pencegahan untuk mengendalikan di internal Pemprov Jatim agar tidak terjadi pungli. Tapi sebelum upaya prefentif dan promotif kita lakukan, sebelumnya kita harus melakukan sosialisasi, untuk memahami tugas dan tanggung jawab tim Satgas Pungli,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Ketiga, lanjutnya, adalah melakukan penindakan. Jika ada kaitannya dengan hukum, permasalahan ini akan diserahkan ke pihak keamanan. “Jika penindakan intern, akan kita berikan sanksi mulai peringatan sampai pemecatan. Tentunya setelah kita konsultasikan ke Pak Gubernur,” ungkapnya.
Gus Ipul berharap, agar tim ini bisa berjalan dengan baik, dirinya meminta keterlibatan masyarakat untuk pro aktif melaporkan ke tim satgas jika menemukan pungli. “Saya harap masyarakat tidak hanya bicara saja. Tapi saat melaporkan juga ada bukti yang menyertai agar tidak sekadar laporan,” pungkasnya. [iib]

Tags: