DPRD Nganjuk Digeruduk Warga Korban Pungli

dprd-nganjukNganjuk, Bhirawa
Saat sedang melakukan kegiatan reses, Anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Arbayana digruduk warga Dusun Kajang Desa Bungur Kecamatan Sukomoro. Warga mengadukan maraknya pungutan liar yang dilakukan Kades Bungur saat pengajuan sertifikasi tanah. Sedikitnya 42 orang mengaku menjadi korban pungli pengajuan sertifikat tanah di Desa Bungur yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Arbayana mengaku jika saat sedang reses dirinya didatangi perwakilan warga dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Bungur. Dalam pengaduannya, warga menyebut Kades Bungur menerima titipan uang untuk pengurusan sertifikat perorangan dari warganya. Diketahui sebanyak 40 pemohon dari 44 sertipikat yang di ajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kades Bungur.
Namun Hingga saat ini belum ada titik terang kapan sertfikat tanah milik warga tersebut akan jadi. Padahal pengajuan sertifikat warga melalui Kades Bungur tersebut sudah berlangsung selama dua hingga tiga tahun lalu. “Masing- masing pemohon sertifikat sudah menitipkan uang ke Kades Bungur. Jumlahnya bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta,” terang Arbayana.
Menurut Arbayana, dengan bukti yang telah disodorkan oleh warga, tindakan yang dilakukan Kades Bugur dapat dikategorikan pungli. Bahkan bisa jadi, tindakan Kades Bungur masuk ke ranah pidana jika sertifikat warga yang sudah mengajukan sejak dua tahun silam tidak segera tuntas. “Bisa saja Kades Bungur dipidanakan, asalkan warga yang merasa dirugikan mau melapor ke Polisi,” tegas Arbayana.
Selain mengadu kepada anggota DPRD, warga Dusun Kajang korban pungli juga melapor kepada Camat Sukomoro, Haris Jatmiko. Mendapat laporan tersebut Camat Sukomoro mengaku akan menindaklanjuti dengan memanggil Kades Bungur untuk diklarifikasi terkait pengaduan warganya. Dengan demikian apa yang menjadi tuntutan warga dapat diselesaikan dengan baik. “Secepatnya Kades Bungur akan kita panggil dan kita selesaikan secepatnya,” ujar Camat Sukomoro. [ris]

Tags: