Dispendukcapil Situbondo Sebar SE Anti Pungli

Tampak puluhan warga antri saat mendaftarkan akta kelahiran dan KK serta e-KTP di Dispendukcapil Situbondo. [sawawi/bhirawa]

Tampak puluhan warga antri saat mendaftarkan akta kelahiran dan KK serta e-KTP di Dispendukcapil Situbondo. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Situbondo mendudkung terbentuk Satgas Anti Pungli. Agar berjalan efektif, Dinas yang kini dipimpin Moh Sifa itu mengedarkan surat ke kecamatan dan seluruh desa se Kabupaten Situbondo. Ini agar pelayanan terbawah seperti Kantor Desa dan kantor Kecamatan tidak melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Menurut Sifa, SE (Surat Edaran) itu bernomor 027/7145/431.209.1/2016 untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan pungutan liar di instansi Pemerintah dan UU RI N0 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. “Persisnya sesuai dengan Pasal 79 A yang berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungkut biaya,” ujar mantan Kepala Dinas Pertanian tersebut.
Dalam surat edaran tersebut, kata Sifa, juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI N0 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar dalam pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah dan Peraturan Presiden N0 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
“Jika Dispendukcapil mendapat keluhan dari masyarakat tentang adanya pungutan liar yang dilakukan desa maupun kecamatan saat mengurus dokumen kependudukan, maka kami tidak akan segan-segan melaporkan hal tersebut ke Satgas Anti Pungli yang dibentuk Pemda maupun Satgas Pungli yang dibentuk Polres Situbondo,” tegas Ir. Moh. Sifa, kemarin (2/11).
Kata Sifa, pihaknya juga menegaskan jika ditemukan staf Dispendukcapil melakukan pungli maka sebagai Kadis ia akan menindak tegas oknum tersebut. Langkah tegas ini, sambung Sifa, sudah sesuai dengan UU RI N0 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di dalam Pasal 79 Aitu, terang dia, disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungkut biaya. “Apabila terjadi pungli, maka kami akan mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Sifa menambahkan, inti dari surat edaran yang dilayangkan ke kecamatan dan desa se Kabupaten Situbondo tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pungli ditingkat bawah dan meningkatkan pelayanan publik yang cepat, prima dan bebas dari pungli. “Kami tegaskan sejak awal bahwa di Dispendukcapil tidak ada pungutan sepeser pun dalam mengurus dokumen kependudukan,” pungkas Sifa. [awi]

Tags: