Bupati MKP Bakal Tutup Pabrik Karet Bau Busuk

5-foto-a-pabrik-karet-bau-busuk-karKab Mojokerto, Bhirawa
Polemik soal limbah bau pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur (BNM) di Desa Medali, Kec Puri, Kab Mojokerto memasuki babak akhir. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) menyatakan bakal mencabut izin gangguan (HO) pabrik pengolahan limbah karet, itu yang juga berarti pabrik itu harus tutup.
Orang nomer satu di Pemkab Mojokerto itu merekom pabrik yang berkali-kali didemo warga itu direlokasi ke utara sungai, karena keberadaannya mengganggu masyarakat sekitar terutama persoalan bau limbah. Bupati MKP mengeluarkan keputusan itu setelah mendengarkan pendapat dari instansi teknis terkait maupun pejabat kepolisian dan TNI setempat.
”Saya mengambil keputusan setelah mendengar masukan dari pejabat teknis. Dan pejabat teknis seharusnya memang memberikan masukan,” ungkap MKP di rumah dinas, Senin (7/11) kemarin.
Menurut bupati, selain perluasan kawasan serta bangunan, soal bau yang ditimbulkan PT BNM sudah mengganggu masyarakat. Menurutnya, meski Badan Lingkungan Hidup (BLH) menyebut, air masih memenuhi baku mutu namun masyarakat mengeluhkan air sekitar pabrik menimbulkan gatal-gatal dan bau yang menyengat sehingga izin HO harus ditarik.
”HO bisa keluar jika tidak ada keluhan dari masyarakat sehingga jika perusahaan tak bisa meminimalisir bau, maka izin HO harus dicabut. Kita memang lagi getol mencari insvestor agar masuk ke Kab Mojokerto tapi kita harus menjalankan sesuai aturan. Jika tidak, maka pabrik akan direlokasi karena memang lokasi yang sekarang dekat dengan pemukiman warga,” kata MKP.
Bupati juga menjalaskan, saat PT BNM berdiri delapan tahun lalu belum ada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RT RW), namun kini sudah ada Perda RT RW. Menurutnya, wilayah utara sungai menjadi solusi relokasi jika hal itu nanti akan dilakukan Pemkab Mojokerto terhadap PT BNM. Karena wilayah utara sungai sesuai RT/RW merupakan wilayah induatri.
Sementara itu, dalam pertemuan kemarin, staf Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pemkab Mojokerto, Ida Hanum menjelaskan, PT BNM memperpanjang izin pada tahun 2013 lalu.
”Ketika itu dia mengajukan permohonan HO, kemudian kami minta kajian teknis dari instansi teknis. BLH mengatakan jika layak uji limbah dan Bappeda menyatakan layak industry, sehingga kami mengeluarkan izin HO. Dan sesuai daya izin HO akan habis pada 13 Desember mendatang,” ujarnya.
Ida menambahkan, saat itu luas bangunan masih 2,8 hektar. Namun kini ada perluasan lahan 7 ribu meter persegi dan tiga bangunan gudang tanpa pengajuan izin sebelumnya ke BPTPM. Menurutnya, pihaknya akan memberikan perpanjangan izin HO jika sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan di Daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Mojokerto, Suharsono yang kemarin juga ikut dalam pertemuan menambahkan, jika kini pihaknya sudah melaporkan ke pihak berwajib terkait perluasan dan pendirian bangunan tanpa izin. ”Ada perluasan wilayah seluas 7 ribu meter dan dibangun tiga gudang. Yakni gudang solar, bloiler dan mesin. Kini sudah proses di pengadilan dan lokasi masih kita segel,” jelasnya.
Usai menghadirkan instansi terkait di rumah dinas bupati, bupati memerintahkan Wakil Bupati, Pungkasiadi bersama instansi terkait ke lokasi pabrik pengolahan karet PT BNM di Desa Medali, Kecamatan Puri. Wakil Bupati bersama petugas dari instansi terkait terjun kelokasi pabrik dan melihat limbah air yang dikeluarkan pabrik. [kar]

Tags: