Pemprov Fasilitasi PNS/PTT yang Belum Punya Rumah

Ribuan PNS dan PTT Pemprov Jatim yang belum memiliki rumah akan difasilitasi agar bisa masuk program 1 juta rumah bersubsidi dari pemerintah pusat.

Ribuan PNS dan PTT Pemprov Jatim yang belum memiliki rumah akan difasilitasi agar bisa masuk program 1 juta rumah bersubsidi dari pemerintah pusat.

Pemprov, Bhirawa
Banyaknya PNS dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di lingkungan Pemprov Jatim yang belum memiliki rumah mendapat perhatian dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Rencananya ribuan PNS dan PTT tersebut akan diberikan fasilitasi agar bisa masuk program 1 juta rumah bersubsidi dari pemerintah pusat.
“Rencana program ini sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur dan minta segera ditindaklanjuti. Ini juga sesuai harapan Pak Gubernur agar para PNS dan PTT di lingkungan Pemprov Jatim bisa memiliki rumah sendiri,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM, Senin (31/10).
Menurut dia, jumlah PNS dan PTT yang tidak memiliki rumah mencapai ribuan. Berdasarkan pertemuan dengan 22 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, sebanyak 2.000 PNS tidak memiliki rumah. Sedangkan untuk PTT sebanyak 6.000 orang. “Itu baru di 22 SKPD. Padahal di pemprov ada 38 SKPD, jadi jumlahnya bisa lebih banyak dari itu,” katanya.
Untuk mewujudkan program fasilitasi sebagai wujud penguatan program pemerintah untuk menyediakan 1 juta rumah ini, Siswo mengatakan, BKD Jatim telah melakukan pertemuan dengan Bank Jatim dan BTN. “Dua bank yakni Bank Jatim dan BTN siap untuk membantu memberikan fasilitasi rumah bagi PNS dan PTT yang belum punya rumah. Bahkan Bank Jatim sebenarnya sudah ada program khusus bagi PNS yang ingin punya rumah, tapi belum dimanfaatkan oleh PNS,” jelasnya.
Bagi PNS dan PTT yang ingin mendapat fasilitasi program ini, lanjutnya, bisa mendaftar di masing-masing SKPD. Pendaftaran dimulai bulan ini hingga jangka waktu yang belum ditentukan. “Setelah daftar di SKPD, lantas SKPD akan mengirimkan data itu ke BKD Jatim. Kemudian BKD Jatim melaporkan ke Pak Gubernur melalui Sekdaprov untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.
Berapa kuota yang diberikan, Siswo menegaskan tidak ada batasan kuota. Selama PNS dan PTT tersebut belum punya rumah sendiri bisa mendaftar. “Syaratnya hanya tidak punya rumah sendiri. Itu dibuktikan dengan pembuatan surat keterangan bermaterai, rumah tidak boleh dipindah tangankan dan rumah tidak boleh dikembangkan selama masih dalam jangka waktu cicilan,” jelasnya.
Siswo mengatakan, pembangunan rumah bersubsidi bagi PNS dan PTT di lingkungan Pemprov Jatim ini harapannya mulai bisa dibangun 2017. Oleh karena itu, mulai saat ini sudah PNS dan PTT yang ingin memiliki rumah sendiri bisa segera mendaftarkan diri ke SKPD masing-masing.
“Harga rumah itu sangat terjangkau, yakni Rp 116 juta. Dengan cicilan antara Rp 700-Rp 800 ribu per bulan selama 15 tahun dengan bunga 5 persen. Cicilannya tidak boleh melebihi 1/3 gaji, jadi ketemunya antara Rp 700-Rp 800 ribu. Kita sudah dapat referensi dari Bank Jatim dan BTN daerah mana yang bisa dibangun perumahan. Yakni di daerah Menganti, Gresik, Krian dan Sedati, Sidoarjo. Luas tanah 6X12 m2 atau tipe rumah 36,” paparnya.
Dengan adanya program fasilitasi ini, mantan Kepala Bakorwil Madiun ini berharap, PNS dan PTT mau memanfaatkan program ini. Sebab rumah adalah kebutuhan pokok manusia sebagai tempat tinggal. “Jika sudah punya rumah sendiri, meski kecil itu hidup akan tenang. Makanya program ini harus dimanfaatkan oleh PNS dan PTT yang belum punya rumah,” pungkasnya. [iib]

Tags: