Perhutani Bakal Tindak Pelaku Illegal Logging

Beberapa batang kayu jati curian saat diamankan Polres Situbondo, sebagai barang bukti, belum lama ini. [sawawi/bhirawa]

Beberapa batang kayu jati curian saat diamankan Polres Situbondo, sebagai barang bukti, belum lama ini. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Mencuatnya kasus illegal logging di wilayah hukum Kecamatan Mlandingan, Situbondo, langsung disikapi serus KPH Perhutani Bondowoso, kemarin. Sebab, kasus illegal logging selain merupakan atensi Polri juga merupakan suatu pelanggaran hukum yang bertentangan dengan UU Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Selain itu, Perhutani memasukkan kasus illegal logging itu sebagai suatu kasus pelanggaran berat.
Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Adi Winarno, melalui Wakil Kepala Moh. Ajib, mengatakan, lembaganya sangat jelas dalam menyikapi kasus illegal logging di wilayah hukum Situbondo maupun Bondowoso. “Saya secara detail belum tahu, kapan dan bagaimana kronologis kasus illegl logging di Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan itu. Termasuk lokasinya masuk dipetak mana belum jelas karena secara prinsip saya belum menerima laporan dari Asper Besuki. Yang jelas kalau itu memang masuk kasus illegal logging, kami (Perhutani) sangat menentang keras,” tegas Ajib.
Kata Ajib, sejak awal Perhutani berkomitmen untuk menekankan keamanan kayu milik negara tersebut. Terbukti, kata Ajib, prestasi keamanan KPH Bondowoso, mengalami kemajuan dari semula berada di peringkat 18, kini mampu nangkring di posisi 3 besar.
“Ini dampak dari hasil penekanan keamanan yang sudah lama kita jalankan, sehingga prestasinya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ini jug sesuai dengan SOP Perhutani dalam menghadapi kasus illegal logging,” tutur Ajib.
Perhutani memastikan, jika didalam hutan atau diluar hutan ditemukan barang bukti (BB) kayu asil curian, secara otomatis Perhutani melakukan sidak cepat ke lapangan. Ini karena, ulas Ajib, Perhutani sebagai BUMN yang menangani tentang Kehutanan memiliki SOP yang sangat jelas soal penanganan kayu.
Jika ada BB itu, katanya, Perhutani tidak terburu buru menentukan suatu kasus, tetapi Perhutani melihat perkembangan barang bukti dan asal kayu temuan tersebut. “Apakah itu nanti masuk kayu sitaan atau kayu rampasan sehingga bisa dikatagorikan sebagai indikasi kasus illegal logging. Jadi penanganannya jelas, betul betul masuk petak didalam hutan atau luar hutan,” ujar Ajib.
Setiap kasus ilegal logging dilapangan, sambung Ajib lagi, merupakan otoritas Mantri sebagai ujung tombak terdepan, baik dalam penanganan perkara maupun pembuatan BAP dengan laporan huruf A yang akan diteruskan ke polisi. Ajib menandaskan, setiap penanganan kasus, Perhutani juga menyiapkan BB dan laporan perangkat lunaknya.
Yang jelas, Perhutani akan selalu menegakkan hukum terhadap siapapun, baik dari karyawan maupun masyarakat umum yang terlibat kasus illegal logging. “Perhutani akan bertindak tegas dan tidak pandang bulu. Siapaun itu orangnya, termasuk saya sebagai Korkam, jika terukti menyimpan kayu tanpa dokumen resmi, harus ditindak tegas,” pungkas Ajib. [awi]

Tags: