Pansus Pencabutan Ranperda Gunungkidul Audensi dengan Bupati

Rombongan Pansus Ranperda Gunungkidul saat diterima Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. [kerin ikanto/bhirawa]

Rombongan Pansus Ranperda Gunungkidul saat diterima Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Sebanyak 15 orang anggota DPRD Kab Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) kunjungi Pemkab Gresik, Selasa (9/8). Mereka yang menyebut diri sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Pencabutan Ranperda ini diterima langsung Bupati Gresik, Dr Sambari Halim Radianto di Ruang Graita Eka Praja.
Dipimpin Wakil Ketuanya, Ngadiono, datang ke Pemkab Gresik untuk study banding terkait UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak hal yang ditanyakan terutama dengan rencana pencabutan berbagai Perda.
”Kami ingin tahu lebih banyak tentang sikap Pemkab Gresik terkait rencana Pemerintah Pusat yang akan mencabut beberapa Perda serta pelimpahan urusan pendidikan setingkat SMTA ke pemerintah provinsi,” papar Ngadiono kepada Bupati Sambari yang saat itu didampingi Plt Sekda Gresik, Bambang Isdianto dan Kabag Hukum Edi Hadisiswoyo.
Beberapa anggota dewan legislatif dari Gunungkidul ini juga menanyakan tentang aturan retribusi menara telekomunikasi. ”Kami sangat menyayangkan pada beberapa peraturan perundangan tentang retribusi Menara telekomunikasi ini yang dicabut. Padahal retribusi telekomunikasi ini sangat penting bagi PAD daerah kami. Kami minta salinan tentang aturan itu di Gresik,” ujar Ngadiono.
Terkait pelimpahan urusan sekolah setingkat SMTA, Bupati Sambari menyatakan masih menggunakan aturan yang dulu. ”Sampai saat ini kami masih menganggarkan dana pendidikan untuk SMA. Kami kira hal itu masih sulit untuk dilaksanakan. Mengingat seandainya dilaksanakan sekarang, maka hanya guru PNS saja yang mendapat gaji. Sedangkan guru non PNS bagaimana ?,” ungkap Sambari.
Padahal jumlah guru SMTA non PNS sangat banyak. Mungkin kalau pengajaran dilaksanakan oleh guru PNS tidak mungkin memadai. Kita tunggu saja, toh aturan itu masih belum diberlakukan terkait gugatan Wali Kota Surabaya ke Mahkamah Agung beberapa saat yang lalu,” papar Sambari.
Usai beraudiensi dengan Bupati, Anggota DPRD Gunungkidul mendapat materi berbagai UU, Perda serta Peraturan Bupati yang berlaku di Pemkab Gresik. ”Semuanya lengkap dalam CD ini,” tutur Bupati kepada tamunya itu. [eri]

Tags: