Mantan Kadinsos Probolinggo Jadi Tersangka Korupsi RTLH

Salah satu RTLH yang telah direhab di Kabupaten Probolinggo menyisahkan masalah.

Salah satu RTLH yang telah direhab di Kabupaten Probolinggo menyisahkan masalah.

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Penyidik Unit Tipikor Polres Probolinggo telah memeriksa dan menetapkan dua tersangka atas penyalahgunaan dana hibah bedah rumah dari Pemprov Jatim senilai Rp 1 miliar. Dugaan kasus korupsi itu merupakan program Bedah Rumah atau RTLH tahun  2014 di Kabupaten Probolinggo.
Kedua tersangka ialah Mashuri, mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo periode 2014 dan Heri, rekanan CV Heri Trans selaku pelaksana proyek dana bantuan hibah. Mashuri sendiri, tercatat sudah mengajukan pensiun dini awal tahun 2016. Jabatan terakhir Mashuri waktu itu sebagai staf ahli Bupati Probolinggo.
Kapolres Proboilnggo, AKBP Arman Asmara Syarifuddin melalui Kanit Tipikor, Iptu Jamhari, Rabu (10/8) mengatakan, selama proses penyidikan yang dilakukan sejak awal 2016, dan berdasarkan hasil audit BPKP selama lima bulan yang baru turun pada Kamis (4/8) pekan lalu. penyidik langsung melakukan gelar perkara dan kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari Provinsi tahun 2014 tersebut.
“Tersangka yang kami tetapkan ada dua orang. Inisial M selaku mantan Kepala Dinsos dan inisial H, yang merupakan pelaksana proyek itu. Tersangka H kami tangkap setelah sebelumnya sempat menghilang dan jadi buronan Polres Probolinggo hingga tertangkap Selasa (9/8) kemarin di Kota Probolinggo,” ujarnya.
Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan dan belum dilakukan penahanan. Alasannya karena pihaknya saat ini masih memiliki waktu 1×24 jam untuk fokus pada pemeriksaan kedua tersangka.
Selama proses penyidikan, selama enam bulan lamanya, pihaknya sudah melaukan pemeriksaan terhadap sekitar 100 lebih saksi yang merupakan penerima manfaat dari program bantuan dana hibah RTLH tersebut. Mulai dari penerima bantuan bedah rumah, pelaksana kegiatan proyek bedah rumah sampai kepala Dinas Sosial (Dinsos) selaku SKPD penyalur bantuan bedah rumah tersebut.
Penyidik tipikor pun menganggap keterangan saksi sudah cukup. Begitu juga barang bukti yang telah dikumpulkan. Karena temuan di lapangan jika dirunut mulai awal sudah menyalahi juknis kegiatan. yang seharusnya dana hibah tersebut diperuntukkan senilai Rp 10 juta per penerima manfaat.
Akan tetapi pada pelaksanaannya dirubah oleh M dengan menunjuk H, sebagai rekanan yang realita di lapangan hanya memberikan bahan material bangunan sampai membangun rumah yang nilainya tidak sampai Rp 10 juta.
Padahal masing-masing penerima manfaat seharusnya menerima uang tunai Rp 10 juta namun nyatanya jika dihitung baik material dan juga fisik bangunan yang dibuatkan nominalnya hanya sekitar Rp 5 juta. “Hasil audit BPKP sudah turun. Nilai kerugiannya hampir separo dari nilai total dana hibah itu sendiri, atau kerugian negara yang disebabkan oleh kedua tersangka sekitar 50 persen,” tambahnya. [wap]

Tags: