Gugatan Warga Kota Malang Terdampak Tol Ditolak

Gugatan Warga Kota Malang Terdampak Tol DitolakKota Malang, Bhirawa
Gugatan warga terdampak tol Malang-Pandaan di Kelurahan Madyopuro yang meminta kenaikan harga ditolak oleh pengadilan Negeri Malang.  Agenda pembacaan putusan hakim digelar Rabu (10/8) kemarin, memutuskan menolak semua tuntutan warga. Sidang yang dipimpin Hakim Rightman S. Situmorang, menyatakan penolakan atas gugatan warga Madyopuro tersebut.
“Kami menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,”ujar Rightman ditemui usai persidangan di pengadilan setempat.
Keputusan majelis hakim untuk menolak gugatan warga mengacu pada Perpres 71 tahun 2012 dan UU nomor 2 tahun  tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Menurut dia, Dalam gugatannya, warga merasa jika belum pernah bermusyawarah terkait ganti rugi pembebasan lahan tol Malang-Pandaan. Namun lanjut dia, pertemuan yang dilakukan warga terkait penentuan bentuk ganti rugi sudah termasuk dalam bentuk musyawarah.
“Atas dasar itulah kami menolak gugatan warga Madyopuro,” tandas Rightman.
Keputusan pengadilan ini memantik, rasa kecewa warga Madyopurilo. Kuasa hukum Forum Komunikasi Warga Terdampak Tol, Ari Hariadi mengungkapkan jika pihaknya kecewa dengan putusan hakim.
“Kami sangat kecewa dan merasa hakim tidak adil, gugatan ini kami lakukan karena warga tidak menyetujui dengan penetapan harga ganti rugi pembebasan lahan tol Malang-Pandaan,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum akan mengambil langkah hukum berupa kasasi. Selain itu, tim kuasa hukum warga juga akan mengadukan Ketua PN Malang pada Komisi Yudisial.  Tim kuasa hukum menduga ada pertemuan antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan Ketua PN.
“Kami akan melaporkan permasalahan ini pada pengawas hakim,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono meminta masyarakat jangan menggunakan aji mumpung. Permintaan warga terlalu tinggi.
“Seharusnya warga harus realistis, jangan terlalu tinggi permintaannya. Kalau terlalu tinggi sulit direalisasikan,”tutur Arif Wicaksono. Dewan siap menjadi fasilitator untuk menyelesaikan persoalan. Harus ada solusi terbaik, melibatkan tim independen yang disepakati kedua belah pihak. [mut]

Tags: