Ratusan Pendamping Desa Geruduk Bapemas Jatim

Kepala Bidang Sumberdaya Alam Teknologi Tepat Guna Bapemas Jatim, Hadi Sulistyo menemui para pendamping desa yang menuntut Satuan Kerja P3MD mematuhi surat Dirjen PPMD tentang penataan ulang lokasi tugas PLD, PD dan TA. Kemudian mendesak Satker mengeluarkan kontrak kerja tenaga pendamping desa tahun 2016.

Kepala Bidang Sumberdaya Alam Teknologi Tepat Guna Bapemas Jatim, Hadi Sulistyo menemui para pendamping desa yang menuntut Satuan Kerja P3MD mematuhi surat Dirjen PPMD tentang penataan ulang lokasi tugas PLD, PD dan TA. Kemudian mendesak Satker mengeluarkan kontrak kerja tenaga pendamping desa tahun 2016.

Pemprov, Bhirawa
Ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa (APPMI) Jatim dari 25 kabupaten di Jatim mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim untuk memastikan nasibnya.
APPMI Jatim dalam aksinya menuntut Satuan Kerja P3MD mematuhi surat Dirjen PPMD tentang penataan ulang lokasi tugas PLD, PD dan TA. Kemudian mendesak Satker mengeluarkan kontrak kerja tenaga pendamping desa tahun 2016.
Demo kemarin juga terkait adanya isu pemerintah pusat bakal mengalokasikan eks pendamping PNPM untuk mengisi posisi pendamping desa yang bakal mempersempit kesempatan untuk mengisi posisi tersebut.
Dalam aksi demo itu, pendamping desa dijelaskan langsung Kepala Bidang Sumberdaya Alam Teknologi Tepat Guna Bapemas Jatim, Hadi Sulistyo yang juga sebagai Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa).
Dikatakan Hadi, eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) telah dihentikan operasionalnya oleh pemerintah pusat per Desember 2014.  “Padahal tidak ada itu namanya Eks PNPM, semuanya diberhentikan pada Desember 2014 dan berganti nama pendamping desa. Padahal semua program pendamping desa ini merupakan kegiatan pusat dan Bapemas Jatim hanya sebagai pelaksana. Regulasi semuanya dari pusat,” ujarnya.
Berkaitan keterlambatan gaji, lanjutnya, bukan dari Bapemas Jatim, namun dikarenakan adanya kekurangan persyaratan yang diberikan pendamping desa seperti kesalahan NPWP hingga adanya pendamping desa yang sudah pernah ikut program lain.
“Sehingga di KPPN ditolak, lalu mereka mengganti rekening dan akhirnya sebagian gaji mereka juga sudah cair,” katanya.
Selain itu mengenai penempatan, Hadi juga menjelaskan, pihaknya memang sudah melangsungkan relokasi ulang dengan menempatkan pendamping desa di lokasi daerahnya masing-masing sebelum surat dari Dirjen Desa terbit.
“Kami sudah menempatkan mereka di daerahnya masing-masing, setidaknya sudah mencapai 85 persen. Namun kenapa masih ada mereka yanga diluar daerah, karena kuota di daerah tidak mencukupi. Masalahnya adanya komunikasi terputus,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa (APPMI) Jatim, Purnomo mengatakan, sesuai UU Desa No 06 tahun 2014, tenaga pendamping profesional akan melakukan pengawalan ADD.
Pendamping desa tidak hanya melakukan pendampingan pelaksanaan proyek desa saja, tidak hanya mengawasi penggunaan Dana Desa. Tapi, melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.
“Kita sangat kecewa dengan sikap Bapemas selaku Satker, mereka (pendamping desa) ditempatkan seasalnya saja, eh sekarang malah ada isu mau menggunakan PNPM, hormatilah surat dari Dirjen Desa,” tandasnya
Dikatakannya, pendamping desa ini merupakan organ untuk memonitoring realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di masing – masing desa. “Kita ini bukan tidak profesional, disini (pendamping desa) mari kita duduk bersama membahas progres desa ke depan, kalo begini bagaimana nasib masyarakat desa,” ujarnya. [rac]

Tags: