Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tak Berbanding Lurus dengan Kemiskinan dan Pengangguran

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Dari hasil pembahasan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2015  diketahui peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan mencapai 4.775.000  jiwa. Begitu juga dengan pengangguran terbuka serta disparitas di Jatim yang ternyata diketahui juga semakin tinggi. Hal ini diperparah lagi dengan kebijakan pembangunan di 38 kab/kota di Jatim tidak sejalan dengan program Pemprov Jatim.
Wakil Ketua LKPj Gubernur 2015 Agus Maimun menegaskan hasil pembahasan sementara LKPj Gubernur Jatim 2015 diketahui banyak program yang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tidak jalan dengan maksimal. Tidak hanya itu APBD untuk rakyat yang selama ini disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo, faktanya di lapangan masih banyak masyarakat di Jatim yang tidak tersentuh bantuan program dari pemerintah. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin sekaligus tingginya disparitas wilayah.
“Yang pasti di LKPj Gubernur 2015 angka pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 5,44 persen mampu berada di atas nasional yang hanya 4,79 persen. Sayangnya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan dengan jumlah kemiskinan di Jatim yang mengalami peningkatan.  Pada 2015 mencapai 4.775.000 jiwa,  sedangkan pada  2014 ada pada angka 4.748.000 jiwa. Tidak hanya itu indeks gini yang menyangkut ketimpangan sosial di Jatim ternyata juga semakin meningkat. Pada 2013 indeks gini Jatim 0,36 persen, pada 2014 naik menjadi 0,37 persen dan pada 2015 malah semakin meningkat menjadi 0,41 persen. “Peningkatan indeks gini itu menunjukkan disparitas di  Jatim semakin tinggi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan,”tegas politisi dari PAN kepada wartawan usai rapat paripurna LKPj Gubernur 2015, Selasa (12/4).
Hal ini, tambahnya diperparah lagi dengan kebijakan yang dibuat provinsi tidak sejalan dengan kab/kota. Di mana untuk kab/kota lebih cenderung merealisasikan programnya sesuai visi dan misi yang dibawanya saat maju dalam Pilkada. Karena itu, pusat harus melakukan revisi terhadap UU No 23 Tahun 2004 yang cenderung kab/kota tidak mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. “Sudah saatnya pemerintah pusat membuat regulasi yang mengatur kebijakan yang dibuat kab/kota harus sejalan dengan pemerintah di atasnya. Dengan begitu, program pemerintah bisa tuntas hingga tingkat bawah. Seperti halnya dengan Perda RTRW punya turunannya hingga tingkat bawah,”paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP  Jatim Sri Untari menegaskan melebarnya disparitas di Jatim menunjukkan sejumlah program yang diperuntukkan untuk sektor kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Selain itu fakta ini menunjukkan program SKPD terkait tidak tepat sasaran, bahkan bisa jadi program yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu dewan Jatim akan mendesak gubernur mengoptimalkan programnya, khususnya yang menyangkut program kerakyatan.
Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat ditanya terkait meningkatnya jumlah kemiskinan, politisi yang sudah 2 periode menjabat gubernur itu menegaskan meningkatnya jumlah kemiskinan dikarenakan faktor kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, sekaligus imbas dari peralihan pekerjaan dari manusia ke mesin yang dilakukan banyak perusahaan. Imbasnya jumlah pengangguran terbuka semakin banyak.
“Tidak bisa dipungkiri lagi dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini akan semakin membuat jumlah kemiskinan meningkat. Ini tidak hanya di Jatim, tapi hampir di seluruh wilayah dan negara. Termasuk banyaknya industri yang menggunakan tenaga mesin daripada manusia,  membawa dampak  jumlah pengangguran setiap tahunnya meningkat,”tegas mantan Sekdaprov Jatim kepada wartawan. [cty]

Tags: