Pemkab Sumenep Dinilai Teledor

Wira Usaha SumekarSumenep, Bhirawa
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep tentang raperda penyertaan modal ke PT Wira Usaha Sumekar (WUS) setempat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna menambah referensi dalam pembahasan raperda yang diusulkan eksikutif itu.
Wakil ketua Pansus tentang penyertaan modal ke PT Wus, Indra Wahyudi mebgatakan, raperda penyertaan modal itu merupakan saran dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke pemkab setempat, sebab selama ini penyertaan modal ke PT WUS tidak ada perdanya, sehingga Sumenep hanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015.
“Hasil pertemuan kami dengan BPK RI, penyertaan modal oleh pemkab ke PT Wus itu sebenarnya tidak ada masalah hanya saja, pemerintah daerah teledor sehingga tidak menyertakan perda sebelum dilakukan penyertaan modal terhadap PT Wus,” kata Indra Wahyudi, Rabu (13/04).
Sesuai PP 58 tahun 2005 pasal 75 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyertakan perda sebelum melakukan penyertaan modal. “Catatan BPK RI agar pemerintah daerah membuat perda penyertaan modal itu merupakan amanat dari PP tersebut yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah,” ungkapnya. [sul]

Rate this article!
Tags: