Pansus Tambang Ancam Jemput Paksa Bupati Jember dan Malang

PansusDPRD Jatim, Bhirawa
Pansus Tambang DPRD Jatim mengancam akan jemput paksa Bupati Jember dan Malang jika dalam undangan yang disampaikan Pansus pada Kamis (21/4) tidak digubris. Proses pemanggilan ini penting untuk dilakukan klarifikasi jika hampir sebagian besar penambangan yang ada di dua wilayah tersebut tak memiliki jaminan reklamasi (Jamrek).
Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim, Hadinnudin menegaskan alasan dipanggilnya dua kepala daerah tersebut dikarenakan saat Pansus berkunjung ke dua wilayah tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Daerah.  Padahal kehadiran Pansus tersebut sangat penting untuk mengetahui secara dekat terkait jaminan reklamasi (jamrek) yang akhirnya digunakan untuk mengembalikan kondisi lahan yang selama bertahun-tahun ditambang. Sebaliknya jika jamrek tak ada, maka yang dirugikan masyarakat disekitar tambang.
“Nah, masalah ini akan kita perjelas. Menurut pantauan di lapangan hampir sebagian besar perusahaan penambangan tidak memiliki jamrek. Tentunnya dengan masalah ini selain negara yang dirugikan juga masyarakat yang hidup disekitar penambangan,”tegas politisi asal Partai Gerindra Jatim ini saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Rabu (13/4).
Jika dalam pemanggilan nanti kedua kepala daerah juga tidak hadir dan dijemput paksa, maka untuk perusahaan pertambangan yang diketahui tidak memiliki izin, maka Pansus merekomendasikan agar izinnya dicabut. Pasalnya, dalam keputusan Menteri ESDM no 42/2015 disebutkan jika Gubernur berhak mencabut izin bagi perusahaan penambangan yang diketahui melanggar dan tidak memenuhi izin yang ditentukan. “Dalam surat keputusan Menteri ESDM sudah jelas untuk mencabut izin bagi usaha penambangan yang mokong,”paparnya.
Terpisah, Anggota Pansus Tambang DPRD Jatim, Anik Maslacah mengaku  rendahnya angka jamrek itu tidak sebanding dengan resiko yang diterima masyarakat imbas dari eksploitasi lahan yang dilakukan perusahaan tambang. Tidak hanya itu angka yang terlalu kecil juga berimbas pada proses reklamasi yang pasti tidak akan dilakukan sesuai prosedur. Bahkan pihak pengusaha juga bisa seenaknya dan tidak bertanggung jawab padahal dampak eksploitasi akan merusak lingkungan.
“Kecilnya jamrek itu dikarenakan selama ini tidak ada rumusan baku penghitungan penentuan angka jaminan reklamasi. Ironisnya lagi yang menentukan malah pihak ketiga yaitu kontraktor dari pengusaha tambang, imbasnya mereka bisa seenaknya sendiri dalam menentukan angka. Apalagi tidak ada pengawas atau konsultan pembanding dari Pemerintah,” ujarnya.
Anik menambahkan, Pemerintah pusat harus membuat rumusan baku penentuan jamrek, dan Pemprov jatim harus memiliki konsultan pembanding penentuan angka jamrek sekaligus memiliki badan pengawas pertambangan untuk menangani proses perijinan sampai tahap reklamasi. Karena saat ini Perijinan tambang menjadi wewenang Pemprov. [cty]

Tags: