Keterangan Saksi Ahli Untungkan La Nyalla Mattalitti

Saksi-ahli-pihak-termohon-Dosen-Hukum-Universitas-Islam-Indonesia-Arif-Setiawan-kiri-dan-Guru-Besar-Fakultas-Hukum-Universitas-Gajah-Mada-Eddy-Umar-Syarif-kanan-Kamis-[7/4].-[abednego/bhirawa].

Saksi-ahli-pihak-termohon-Dosen-Hukum-Universitas-Islam-Indonesia-Arif-Setiawan-kiri-dan-Guru-Besar-Fakultas-Hukum-Universitas-Gajah-Mada-Eddy-Umar-Syarif-kanan-Kamis-[7/4].-[abednego/bhirawa].

(Komisi Kejaksaan dan KPK Awasi Sidang Praperadilan Tersangka Kadin)
PN Surabaya, Bhirawa
Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti (pemohon) terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim (termohon) kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (7/4).
Uniknya, pada praperdilan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim ini, keterangan dua saksi ahli menguntungkan pihak pemohon. Kedua saksi ahli dari pemohon adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Eddy Umar Syarif dan Dosen Hukum Universitas Islam Indonesia, Arif Setiawan.
Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tunggal Ferdinandus, diawali dengan penyerahan dokumen-dokumen dari pihak pemohon dan termohon. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dua saksi ahli dari pemohon.
Dicecar sejumlah pertanyaan dari tim Kuasa Hukum La Nyalla, Eddy menjelaskan, perbedaan prinsip praperadilan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada KUHAP menerapkan Crime Control Mode (CCM). Dan terdapat tiga poin, diantaranya asas praduga tak bersalah. Pihaknya setuju dengan putusan MK yang merubah CCM menjadi Due Process of Law.
Lanjut Eddy, KUHAP mengatur tiga bukti permulaan. Pertama dalam Pasal I butir 14 yang menyatakan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan. Kedua, Pasal 17 tentang tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, mengacu pada Pasal 184 KUHAP. Ketiga, Pasal 21 ayat I tentang perintah penahanan kepada seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
“Sebagaimana putusan MK, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didahului dengan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi. Jika tidak dibarengi pemeriksaan saksi, maka dinyatakan tidak sah. Terkecuali dalam kasus tangkap tangan,” kata Eddy dihadap pemohon dan termohon, Kamis (7/4).
Selain itu, Eddy menegaskan bahwa bukti petunjuk bagi penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) dinilai tidak sah. “Bukti petunjuk merupakan kewenangan dari Hakim,” tegasnya. Ditanya terkait ketidakhadiran tersangka dalam panggilan ketiga kalinya oleh Kejaksaan sesuai dalam Pasal 112 dan 51 KUHAP, Ia mengaku bahwa apa yang dilakukan tersangka memang benar.
“Itu benar menurut logika hukum. Sebab tersangka sedang melakukan pengujian statsunya dalam praperadilan,” pungkasnya.
Sementara Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, semua keterangan saksi-saksi dari pemohon akan dijawab pada persidangan besok (Jumat ini). Kejati Jatim akan mendatangkan saksi dari Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, dua penyidik kasus ini, dan dua orang saksi ahli dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan satu saksi umum.
“Intinya, besok (hari in) kami akan hadirkan saksi-saksi, termasuk saksi ahli di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana,” pungkas Romy.
Dari pantauan Bhirawa, sidang dengan agenda keterangan saksi ahli dari pemohon turut dihadiri beberapa lembaga seperti Komisi Yudisial (KY) yang memantau jalannya persidangan. Nampak juga puluhan Jaksa yang turut hadir di Ruang Cakra, diantaranya Aspidsus Kejati Jatim I Made Suarnawan, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino, dan Kasi Pidsus Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan. [bed]

Tags: