Kajian Penataan Disinyalir hanya Habiskan Anggaran Saja

Rencana gedung dua lantai untuk menampung PKL Jl Gajah Mada. [hadi suyitno]

Rencana gedung dua lantai untuk menampung PKL Jl Gajah Mada. [hadi suyitno]

Upaya Pemkab Sidoarjo Menata PKL
Kabupaten Sidoarjo, Bhirawa
Belakangan ini Pemkab Sidoarjo dipusingkan dengan menjamurnya PKL. Tidak mudah menata PKL, apalagi Sidoarjo tidak memiliki lahan khusus untuk menampung PKL. Akhirnya pedagang menyebar di jalan-jalan, kampung dan masuk perumahan.
Di Jl Gajah Mada misalnya PKL berjualan di trotoar jalan setiap hari, mulai pagi hingga petang. Kian lama jumlahnya bertambah banyak. Pemkab sangat dipusingkan dengan PKL yang berjualan sepanjang hari seperti ini. Akhirnya ditempuh sebuah rencana konvensional menampung di bangunan berlantai dua di timur Gajah Mada. Lokasi itu dulunya bekas sekolahan  yang tidak terpakai, akhirnya jadi aset daerah. Diharapkan penampungan ini menjadi berakhirnya PKL yang berjualan di jalan paling padat di Kota Sidoarjo.
Paradigmapun akan berubah seiring dengan disentralisirnya PKL, sebutannya bukan lagi pedagang warungan. Menilik konsep PKL adalah berjualan di tepi jalan, mendekatkan diri atau menjemput rejeki di pinggir jalan. Sehingga pembeli tidak perlu turun dari motor untuk membeli dagangan PKL. Cukup ongkang-ongkang di atas motor, permintaannya terpenuhi. Penjual martabak atau terang bulan atau panganan gorengan misalnya bisa meladeni pembeli di atas motor. Lalu apakah pedagang seperti ini akan laku berjualan di dalam pasar. Karena itu rencana Pemkab Sidoarjo untuk menyediakan sentra PKL Jl Gajah Mada banyak ditanggapi sinis oleh sebagian PKL. “Kami lebih pas berjualan di tepi jalan, mas, daripada dalam gedung” kata Hamid, penjual Soto kepada Bhirawa kemarin.
Kabid Tata Bangunan DPU Cipta Karya  Ir Yudi Kartikawan menegaskan, Pemkab Sidoarjo sudah menganggarkan Rp 1 miliar untuk finishing proyek sentral PKL Jl Gajah Mada. Ini merupakan proyek lanjutan pada 2015 yang akan dituntaskan tahun ini. Konsepnya seluruh PKL Jl Gajah Mada diharapkan masuk ke dalam sentra kuliner ini agar jalan nasional ini menjadi bersih, tertib dan lancar. Di dalam sentra kuliner ini sudah disediakan tempat berjualan yang teduh dan bersih, parkir di dalam sentral agar tidak mengganggu jalan dan lalulintas. “PKL sudah tidak perlu kepanasan lagi, karena tempatnya teduh dan nyaman,” ujarnya.
Dijelaskannya fasilitasnya  jauh lebih enak dibanding berjualan di jalan raya. “Tetapi semua berpulang keinginan PKL sendiri, apakah mereka mau ditampung di tempat  nyaman,” katanya.
Memang bisa dimengerti apabila PKL menjamur di jalan-jalan, karena Sidoarjo sendiri belum memiliki tempat khusus PKL.
Bahkan untuk menampung melubernya PKL, Pemkab Sidoarjo menutup jalan depan monumen Ponti, mulai Minggu (3/4) kemarin. Dengan begitu setiap minggu ada dua lokasi strategis yang ditutup, yakni seputaran Alun-alun Sidoarjo mulai Jl A Yani, depan pendopo dan depan kantor Pemkab Sidoarjo untuk Car Free Day, serta penutupan Jl Lingkar Barat monumen Ponti yang dikhususkan untuk menampung PKL Taman Pinang Indah (TPI).
Pemkab Sidoarjo saat ini memang dihadapkan dengan persoalan PKL yang sangat pelik. Puluhan bahkan ratusan PKL yang selama 3 tahun berjualan di TPI, harus hengkang setelah mendapat penolakan dari warga perumahan. Karena memperjuangkan nafkah rejekinya, PKL ngotot ingin masuk kembali ke TPI. Akhirnya dilakukan kompromi difasilitasi Wabup Sidoarjo Nur Achmad Syaifudin, yakni mengizinkan berjualan di Jl Lingkar Barat dengan risiko lalu lintas di jalan kembar itu ditutup total.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mempertanyakan, Bapekab sebenarnya harus menyiapkan konsep untuk menata PKL di Kota Sidoarjo. Sebenarnya anggaran pernah diserap Bapekab untuk melakukan kajian PKL. “Sekarang mana hasil kajian Bapekab, anggaran sudah banyak digelontorkan ke Bapekab, tetapi hasilnya nihil,” keluhnya.
Komplek pertokoan Matahari Jl Gajah Mada, menurut ia pernah direncanakan untuk menjadi tempat penampungan PKL. Pertokoan dan pusat perbelanjaan milik Pemkab Sidoarjo itu disewa pusat perbelanjaan Matahari sangat lama dan kontraknya sebenarnya berakhir 2015.  Awalnya Pemkab tidak memperpanjang kontrak lagi, karena lokasi itu akan digunakan untuk menampung PKL. Bapekab juga sudah melakukan kajian itu.
Rupanya rencana itu buyar, buktinya Matahari diizinkan memperpanjang kontraknya dalam jangka waktu sangat lama untuk kontrak periode kedua.
Berbagai kalangan menyebut, banyak yang tidak yakin PKL akan bersedia dilokalisir di sentra kuliner Gajah Mada, di sebelah timur jalan raya tersebut.  Awal-awalnya saja PKL bersedia digiring masuk ke sentra, tetapi setelah menerima kenyataan dagangan tidak laku, pasti akan kembali ke jalan.  “Kalau tidak laku, yang menanggung kerugian adalah PKL sendiri,” ujar Somad, salah seorang  pedagang.
PKL pernah berjaya saat diizinkan berjualan di Alun-alun Sidoarjo pada malam hari.  Akhirnya setiap malam, apalagi pada sabtu malam, sekitar alun-alun menjadi lautan manusia bahkan menyebar sampai di jalan depan Masjid Agung. Namun Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas dengan melarang berjualan di alun-alun, opsinya diizinkan sementara berjualan di GOR Sidoarjo. Apa daya PKL mati kutu setelah tidak laku berjualan di GOR, setelah itu kabur dengan berjualan di TPI. Rupanya berjualan di kawasan yang masih menjadi fasum warga perumahan  mendapat penolakan warga. Dan sempat berujung keributan. PKL yang seharusnya menjadi potensi malah menjadi masalah karena Pemkab Sidoarjo belum mampu menyediakan lahan khusus untuk PKL. Entahlah sampai kapan persoalan ini segera tuntas. [Hadi Suyitno]

Tags: