Baru Tahun Depan Pemkot Bisa Ajukan Pengubahan UU 23/2014

indexSurabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya terus berupaya mempertahankan pengelolaan SMA/SMK. Salah satunya dengan mengajukan usulan pengubahan UU 23 Tahun 2014 ke DPR RI melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana pun mengaku sudah bertemu dengan DPR RI.  Menurutnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengupayakan perubahan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kemarin kami ketemu Badan Legislasi di DPR RI. Mereka menyatakan, Pemkot (Surabaya) bisa mengajukan perubahan Undang-Undang 23 sehingga dibahas dalam 2017,” katanya di Balai Kota Surabaya, Selasa (5/4) kemarin.
Lebih lanjut, Whisnu mengungkapkan, perubahan tersebut dimungkinkan, karena saat pembuatannya menjelang masa akhir jabatan DPR RI. Sehingga, proses pembahasannya terkesan dikebut. Ia menegaskan, akan menanggapi serius saran Baleg DPR RI.
“Selain berkirim surat kepada Menkumham, kami kirimkan tembusannya ke Baleg DPR RI,” ujarnya.
Sejarahnya, kata Whisnu, pembahasan UU 23/2014 dilakukan di akhir-akhir masa jabatan DPR RI Periode 2009-2014. Menurutnya, pembahasan UU 23/2014 ini dilakukan bulan September 2014. Padahal pada bulan Oktober 2014, DPR RI purna tugas.
“Situasinya saat itu sangat mepet. Secara eksplisit, jelas tidak terpikir dampaknya bagi daerah-daerah seperti Surabaya dan Blitar,” imbuhnya.
Peralihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot ke Pemprov Jatim, kata Whisnu, jelas akan mengancam Surabaya. Terutama masyarakat miskin yang akan terjadi putus sekolah lantaran tidak bisa membiayai sekolah anak-anaknya di SMA/SMK.
Menanggapi komentar Anies Baswedan Mendikbud yang meminta aparatur pemerintahan menaati Undang-Undang yang berlaku, Whisnu menyatakan bahwa Menteri tidak tahu detil.
“Mungkin pak Menteri belum detail mengetahui, kondisi di daerah yang sudah bisa mengelola (SMA/SMK) seperti apa bila pengelolaan ditarik ke provinsi,” katanya.
Hasilnya, apabila dikelola pemerintah provinsi siswa SMA/SMK akan dikenai uang SPP sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulannya. “Ini di luar uang gedung, buku, dan seragam. dengan beban biaya pendidikan tersebut, dikhawatiran ancaman anak putus sekolah semakin besar,” urainya. (geh)

Tags: