Menunggu Nasib Perppu Pilkada

AthoillahOleh :
Athoillah
Komisioner KPU Jombang, alumni FH Unibraw

Tanggal 2 Oktober 2014, Presiden (saat itu) SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi UU nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menkumham Amir Syamsudin pada hari yang sama memasukkan Perppu ini ke Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian maka Perppu ini sah dan berlaku.
Melalui Perppu ini, pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikembalikan lagi pada mekanisme pemilihan oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD seperti diatur dalam UU nomor 22 tahun 2014. Di Indonesia, penerbitan Perppu adalah kewenangan Presiden yang dapat digunakan dalam keadaan memaksa. Dalam penerbitan Perppu, Presiden tidak perlu konsultasi atau membahas bersama DPR seperti dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang. Namun demikian, hukum mengatur bahwa Perppu ini wajib untuk disampaikan dan dibahas oleh DPR dalam masa persidangan berikutnya. Demikian pula dengan Perppu nomor 1/2014 ini.
Dalam beberapa waktu mendatang, Presiden wajib mengajukannya ke DPR untuk dibahas dan diberikan keputusan apakah DPR menerima atau tidak menerima Perppu tersebut dalam suatu rapat paripurna DPR RI. Terhadap Perppu yang disampaikan oleh Presiden, DPR RI hanya memiliki 2 opsi, yakni menerima atau menolak. DPR RI tidak memiliki opsi untuk menerima atau menolak sebagian isi Perppu tersebut.
Dengan demikian, maka setidaknya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, paripurna DPR RI menerima Perppu tersebut. Jika keputusan ini yang diambil, maka Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi Undang-Undang dan proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat akan terus berjalan. Kedua, DPR RI menolak Perppu.
Jika ini terjadi maka Presiden atau DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai pencabutan Perppu yang harus ditetapkan pada paripurna yang sama dengan paripurna DPR yang menolak pengesahan Perppu sebagai Undang-Undang. Selain berisi pencabutan Perppu, RUU pencabutan juga harus mengatur akibat hukum dari pencabutan Perppu.
Otomatis Pilkada Oleh DPRD?
Pertanyaannya selanjutnya adalah : jika Perppu ditolak, apakah UU nomor 22 tahun 2014 otomatis berlaku kembali? Mengenai hal ini, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tidak memberikan pengaturan yang tegas, namun demikian, penulis berpandangan bahwa penolakan Perppu tidak otomatis mengesahkan kembali UU nomor 22 tahun 2004.
Alasan pertama, UU nomor 22 tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perppu nomor 1 tahun 2014. Dengan demikian, menurut hukum, maka UU nomor 22 tahun 2004 sudah tidak lagi digunakan sebagai dasar hukum. Sederhanya, UU nomor 22 tahun 2004 telah almarhum.
Kedua, dalam hukum, suatu peraturan perundang-undangan baru berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta dimasukkan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tidak pengesahan yang bersifat “otomatis”. Demikian pula “nasib” UU nomor 22 tahun 2014, tidak dapat otomatis berlaku kembali jika tidak diundangkan dan dimasukkan dalam Lembaran Negara.
Ketiga, mengenai syarat “akibat hukum” sebagai akibat dari pencabutan Perppu yang harus dimasukkan dalam RUU Pencabutan Perppu, senyatanya dimaksudkan untuk memberi kepastian mengenai kebijakan dan tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat/pejabat yang menggunakan Perppu. Misalnya tahapan yang saat ini telah dijalankan oleh KPU atau anggaran yang telah disiapkan dalam APBD. Dengan demikian, maka pintu untuk “menghidupkan” kembali almarhum UU nomor 22 tahun 2014 dalam RUU pembatalan Perppu melalui jalan “akibat hukum” penolakan Perppu oleh DPR RI, senyatanya tidak dapat dilakukan.
Jika perppu nomor 1/2014 ditolak, maka yang terjadi adalah kekosongan hukum. Presiden dan DPR harus membuat dan membahas kembali mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam proses legislasi yang bisa jadi membutuhkan waktu panjang.
Prosesnya akan kembali dari nol, sementara kebutuhan untuk segera menentukan “nasib” kepala daerah yang jabatannya akan berakhir tahun 2015 serta apa dan bagaimana cara yang akan digunakan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera diputuskan karena di tahun 2015 saja, puluhan atau mungkin ratusan Gubernur, Bupati dan Walikota akan mengakhiri masa jabatannya.
Jika akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pun, Presiden membutuhkan dasar hukum yang memadai dan tepat. Nah, kekosongan hukum inilah yang kembali memberi alasan yang cukup bagi Presiden untuk kembali menerbitkan Perppu baru. Bagaimana menurut Anda?

                                                                          ————————– *** —————————-

Rate this article!
Tags: