SPBM Desak Dewan Blacklis Penyedia Jasa Outsorsing Nakal

7-FOTO A lis- serikat buruh datangi komisi IV DPRD SampangSampang, Bhirawa
Sejumlah buruh tenaga outsoucing bersama LSM Sampang yang tergabung dalam wadah serikat peduli buruh madura (SPBM), Rabu (22/10), meminta DPRD Sampang komisi IV memperjuangkan nasib buruh outsoucing yang diperlukan tidak adil selama bekerja kontrak di RSUD Sampang. Selain upah tidak sesuai upah minimal kabupaten (UMK), kemudian gaji para buruh outsourcing dipotong oleh PT selaku pihak ketiga penyedian jasa kebersihan di RSUD Sampang.kata Rudi Hartono salah satu tenaga outsorcing yang bekerja di RSUD Sampang.
Menurut Rudi Hartono di hadapan komisi IV DPRD Sampang, ia sudah bekerja sebagai tenaga outsorcing di RSUD Sampang sejak 2010-2014 ini. “Kami merasa diberlakukan tidak adil selama bekerja, contoh saja yang semestinya gaji kami perbulan Rp. 880.000 kami hanya menerima Rp 500.000 saja, belum lagi ketika satu hari saja tidak masuk maka akan dipotong sebesar Rp 30.000,” kata dia.
“Anehnya ketika kami pemertanyakan pemotongan tersebut, pihak PT selaku penyedia jasa outsorrcing di RSUD Sampang malah memberikan solusi untuk melaporkan pada Dinas sosial ketenaga kerjaan Sampang, tetapi apa yang terjadi bertepat dengan hari buruh 1 mei 2014 saya malah diputus kontrak, oleh sebab itu kami berharap pada anggota dewan memperjuangkan nasib kami,” terang dia.
Hal senada juga diungkapkan Tamsul salah satu LSM yang tergabung dalam wadah SPBM, menyampaikan pemakai jasa outsorcing tenaga kebersihan yang dikontraktualkan dengan pihak ketiga di rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang, diduga banyak kejanggalan dan telah melanggar undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2013.
“Berdasarkan data kami pihak RSUD Sampang mulai 2010-2014 ini telah memakai jasa tenaga kebersihan (outsorcing) dengan pihak ketiga terjadi pemotongan gaji buruh hingga ratusan juta rupiah, data 2010 total pemotongan gaji buruh sebesar Rp 105.400.000, tahun 2011 sebesar Rp 114.000.000, tahun 2012 sebesar Rp 111.108.000, tahun 2013 sebesar Rp 52.785.000 dan terakhir pada 2014 ditemukan sebasar Rp 63.720.000, data ini bisa kami pertanggungjawabkan,” terangnya.
Masih dikatakan Tamsul, pihaknya berharap pada DPRD khususnya komisi IV, untuk segera menindaklanjuti laporan kami terhadap PT pihak ketiga yang menggunakan jasa outsorcing di RSUD Sampang yang telah melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2013.
Sementara Amin Tirtana ketua komisi IV DPRD Sampang yang menerima perwakilan buruh dan LSM, ia berjanji akan segera mempelajari terkait kasus penyedia jasa kebersiahan di RSUD Sampang ini, bahkan dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait. Bahkan terkait upah minimal kabupaten yang tidak dilaksanakan ini akan mempertanyakan langsung pada dewan pengupahan Kabupaten yang kami baru mengetahui jika ketuanya adalah sekretaris daerah Sampang Puthut Budi Santosa.n lis

Keterangan foto: Serikat buruh saat mendatangi komisi IV DPRD Sampang. [Nurkholis/Bhirawa]

Tags: