Soal Staf Ahli, Dewan Serahkan ke Mendagri

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Dimasukkannya tiga tenaga staf ahli untuk masing-masing fraksi dalam Perda Tatib Dewan masih menjadi tarik ulur di lingkungan DPRD Jatim. Mengingat dalam PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perda disebutkan jika setiap fraksi dibatasi hanya satu staf ahli. Karena itu, dewan menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Mendagri.
Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar menegaskan memang dalam PP 16 Tahun 2010 menyebutkan hanya satu staf ahli di setiap fraksi. Namun dalam UU MD3 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD kab/kota tidak membatasi adanya jumlah staf ahli. Karenanya, dicobalah untuk memasukkan tiga staf ahli dalam setiap fraksi dengan alasan masing-masing staf ahli menguasai tugas dan fungsi kedewan seperti di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.
“Namanya kita berupaya kan tak ada salahnya. Ya, kita berdoa agar usulan kita diterima oleh Mendagri. Toh di sana jelas alasan setiap fraksi membutuhkan tiga staf ahli di antaranya terkait dengan tupoksi dewan sebagai legislasi, pengawasan dan budgeting. Yang jelas APBD Jatim tidak keberatan dalam menggaji mereka,”tandas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim kepada wartawan, Kamis (9/10).
Bagaimana dengan PP16 Tahun 2010 yang hanya membatasi satu staf ahli, menurut Halim tak ada masalah. Karena itu, pihaknya pasrah terhadap keputusan yang dibuat oleh Mendagri . ”Apapun alasannya tetap kita terima. Toh, sesuai pengalaman sebelumnya kita dapat mendatangkan staf ahli secara insidentil. Di mana hanya sebatas memberikan masukan ketika dewan membahas Perda atau aturan lainnya,”papar  kakak dari Menakertrans Muhaimin Iskandar ini.
Terpisah, mantan Ketua Pansus Tatib Dewan Freddy Poernomo mengaku sebagai Ketua Pansus, dirinya hanya mengakomodir sejumlah masukan dari anggotanya. Mengingat dalam UU MD3 tidak membatasi jumlah staf ahli di setiap fraksi. Tapi kembali pada Mendagri yang nantinya mengesahkan Perda Tatib DPRD Jatim.
“Kita serahkan saja ke Mendagri. Yang pasti kami telah berusaha dan mengakomodir keinginan hampir semua anggota untuk memasukan tiga staf ahli di setiap fraksi. Namun untuk keputusannya kita serahkan ke Mendagri sebagai penentunya,”lanjut politisi Golkar ini.
Kalaupun nantinya Mendagri tidak memberikan persetujuan, maka dua staf ahli tersebut dapat dikatakan adhock. Artinya didatangkan sewaktu-waktu saat fraksi membutuhkan tenaganya terkait pembahasan APBD, PAK atau Perda. ”Kalau model seperti ini tidak ada masalah selama ini. Dan dewan bisa lebih ngirit, karena mereka didatangkan saat dibutuhkan saja,”akunya.
Ditambahkan pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, sesuai pengalaman yang lama setiap staf ahli mendapat gaji antara Rp 2,5 juta sampai Rp3 juta per bulan. Artinya setiap tahunnya mereka mendapatkan gaji Rp 36 juta. Kalau nanti Mendagri mengabulkan tiga staf ahli per fraksi maka ada sekitar Rp108 juta per tahun yang dibutuhkan.
“Jika ada sembilan fraksi di dewan, maka anggaran yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 972 juta. Dana tersebut termasuk kecil dibanding hasil kerja yang dihasilkan dewan nantinya, sebab kinerja mereka akan maksimal dengan bantuan staf ahli. Apalagi dewan juga berkewajiban memicu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemprov Jatim. Dan ingat RAPBD Jatim 2015 sebesar Rp 21,9 triliun tidak lepas dari kinerja legislatif dengan mengoptimalkan tiga tupoksinya,”lanjut pria murah senyum ini.
Freddy menambahkan staf ahli keberadaannya memang sangat dibutuhkan dewan. Sebab tidak semua anggota dewan menguasai tupoksinya sebagai legislatif. Sementara SKPD memiliki kemampuan menguasai semuanya. Untuk mengimbangi kemampuan eksekutif  itulah maka dibutuhkan staf ahli. Dengan begitu dalam setiap pembahasan anggaran atau Perda, dewan tidak sekadar jadi tukang stempel dari eksekutif.
“Kalau kita ingin fair memang dewan banyak memiliki keterbatasan ilmu dibanding eksekutif. Nah, untuk mengimbanginya dibutuhkan belajar. Namun waktu yang ada sangat terbatas. Karenanya diperlukan pembimbing. Siapa itu, yah staf ahli yang menguasai di bidangnya, sehingga legislatif mampu bersinergi dengan eksekutif,”lanjut Freddy. [cty]

Tags: