Saatnya BPK ‘Cuci Piring’ di Rumah Sendiri

Wahyu Kuncoro

Wahyu Kuncoro

Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa

Belum genap sebulan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dilantik. Belum banyak memang yang bisa dilihat dari kinerja BPK dengan ketua yang baru ini. Sementara di saat bersamaan, publik hari ini sungguh sangat ingin melihat tampilan BPK baru ini. Keingintahuan publik atas kinerja BPK bisa jadi lebih dilandasi oleh rasa kekhawatiran bahkan kecemasan akan kinerja BPK nantinya. Memang, kelembagaan BPK saat ini sedang menghadapi situasi dan sorotan publik yang tidak mengenakan. Bahkan bukan tidak mungkin bila publik masih harap-harap cemas akan kinerja BPK baru ini. Apalagi, prosesi pemilihan anggota BPK baru ini tidak semulus yang diharapkan.
Sekadar catatan, BPK kini sudah dalam format baru menyusul disahkannya empat dari lima anggota BPK yang terpilih yakni Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasih dan Moermahadi Soerja Djanegara, sedangkan satu calon anggota BPK terpilih lainnya Eddy Mulyadi Soepardi ditunda pelantikannya, dikarenakan mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR. Penyebabnya, Eddy Mulyadi Soepardi dinilai telah merangkap jabatan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kelima anggota BPK terpilih tersebut menggantikan lima anggota BPK periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya. Mereka adalah Hadi Poernomo, Rizal Djalil, Hasan Bisri, Moermahadi Soerja Djanegara, Ali Masykur Musa. Sedangkan empat anggota BPK lainnya masih menjabat hingga saat ini. Mereka adalah Sapto Amal Damandari, Agus Joko Pramono, Agung Firman Sampurna, dan Bahrullah Akbar.
Bahwa diluar faktor tersebut, kecemasan publik juga dipicu oleh keraguan terkait dengan independensi BPK karena ada dua anggota yang berasal dari partai politik yakni Harry Azhar Aziz (politisi Partai Golkar) dan Achsanul Qosasih (politisi Partai Demokrat). Masuknya kedua politisi tersebut dikhawatirkan akan membuat hasil audit BPK hanya akan jadi alat transaksi politik. Begitu sensitifnya publik tentu bukan hal yang berlebihan. Publik tentu sangat ingin agar BPK benar – benar menjadi lembaga yang dihormati karena diisi oleh orang-orang yang terbaik dan diakui integritasnya.
Harapan tersebut menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan ‘kado pahit’ yang diterima BPK di penghujung periode  sebelumnya. Yah, peristiwa penetapan status tersangka kepada mantan Ketua BPK Hadi Purnomo sesaat setelah memasuki pensiun jelas mengguncang rumah tangga BPK.  Publik rasanya tidak percaya, bahwa lembaga yang selalu keras menyoroti dugaan korupsi ini tersandung kasus korupsi. Memang, kasus yang membelit mantan Ketua BPK itu terjadi sebelum yang bersangkutan memimpin BPK, namun rasanya peristiwa itu akan meruntuhkan kewibaan institusi BPK.
‘Cuci Piring’ di Rumah Sendiri
Berkaca pada realitas di atas, maka di fase awal BPK dibawah Ketua BPK yang baru Rizal Djalil ini, agenda paling mendasar dilakukan BPK adalah melakukan bersih-bersih alias ‘mencuci piring’ korupsi di rumah sendiri. Publik tentu tidak ingin akan ada lagi pejabat internal BPK yang terseret karupsi. Lantaran itu, aksi cuci piring ini tentu bukan hanya berlaku bagi keempat anggota BPK yang telah dilantik, tetapi juga kepada semua jajaran di lembaga BPK. Hanya dengan upaya inilah diharapkan kepercayaan publik terhadap integritas BPK kembali menguat kembali. Artinya, sebelum melakukan audit dan pemeriksaan keuangan keluar, maka sudah harus dipastikan bahwa secara kelembagaan BPK adalah institusi yang dihuni oleh orang-orang yang bersih sehingga memiliki kewibawaan ketika melakukan pengungkapan kasus korupsi ke luar.
Masuknya dua politisi menjadi anggota BPK memang bukan berarti BPK akan tidak independen, tetapi juga bukan tidak boleh untuk mencemaskan hal itu terjadi. Di atas itu semua, BPK harus membuktikan diri bahwa dibawah kendali pimpinan dan anggota BPK yang baru, diharapkan marwah institusi BPK akan menguat lagi. Momentum pergantian keanggotaan BPK tahun ini tentu harus jadi momentum bagi BPK untuk menunjukkan, bahwa BPK secara kelembagaan tidak terganggu dengan kasus hukum yang telah menimpa mantan nakhoda BPK sebelumnya (Hadi Poernomo). Pada sisi lain, penilaian minor soal keraguan publik akan independensi BPK karena ada unsur politisi di dalamnya, harus dijawab dengan kinerja yang hebat. Tunjukkan bahwa meskipun ada unsur politisi di dalamnya, namun BPK akan tetap bekerja tanpa bayang-bayang apalagi pesanan partai politik tertentu.
BPK harus mampu meyakinkan publik bahwa tidak ada kotoran sedikitpun di rumah tangga BPK. Kalau itu bisa dilakukan, maka apapun yang dilakukan BPK nanti akan mendapat pengakuan dan dukungan dari publik. Namun kalau BPK gagal membersihkan dirinya sendiri, maka bukan tidak mungkin hasil audit yang dilakukan BPK hanya akan jadi cibiran dan cemoohan karena dianggap hasil pesanan semata.
Efektivitas Hasil Audit BPK
Setiap tahun anggaran berakhir, maka BPK melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran baik di pusat maupun daerah. Bagi daerah atau lembaga Negara yang menerima hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seolah tata kelola keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan sudah bagus dan bebas korupsi. Mereka yang meraih WTP, akan mengklaim berhasil dalam mengelola keuangan daerah.
Pemerintahan yang berkuasa, juga akan mengklaim mampu menekan angka korupsi. Padahal, opini terbaik sekalipun yang diberikan BPK, semuanya belum tentu bebas dari korupsi. Apalagi jika penilaian dengan predikat disclaimer maupun Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bagi daerah yang menghadapi pilkada, tentu opini jadi senjata. Bagi yang WTP dijadikan bahan pencitraan. Sementara bagi yang tidak, akan dijadikan senjata untuk melakukan manuver. Jadi, BPK perlu lebih hati-hati dalam memberikan opini. Kalau memang ada kekurangan, jangan paksakan memberikan yang terbaik.
Opini yang dikeluarkan oleh BPK sesungguhnya merupakan hasil audit umum (general audit) yang cenderung pada tertib administrasi, sehingga penyebab keluarnya opini yang buruk lebih terkait dengan masalah administrasi keuangan, kurang ke masalah substansi pendapatan dan belanja pemerintah. Rendahnya tertib administrasi keuangan dapat muncul karena beberapa penyebab, yaitu: (1) rendahnya kemampuan tenaga administrasi keuangan untuk melakukan penatausahaan yang baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun mungkin pendapatan dan belanja telah dilaksanakan dengan benar; (2) kurang tertibnya pelaksana anggaran dalam memasukkan bukti- bukti ke bagian administrasi keuangan; (3) rendahnya kemauan kepala satuan kerja (satker) untuk melakukan supervise dan melaksanakan anggaran secara tertib; (4) kurang mampunya Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan anggaran serta memberikan bimbingan administrasi keuangan yang baik kepada satker-satker yang ada; (5) adanya usaha untuk melakukan penyimpangan anggaran; dan (6) kombinasi dari lima penyebab di atas.
Untuk membuktikan terjadinya penyimpangan perlu dilakukan pemeriksaan investigatif pada pos-pos anggaran dan satker yang dicurigai terdapat penyimpangan. keluarnya opini BPK didasarkan pada pemeriksaan umum, bukannya pemeriksaan investigatif. Pada pemeriksaan umum, auditor tidak memeriksa semua bukti transaksi atau kejadian yang telah terjadi, melainkan menggunakan sampel, yaitu mengambil beberapa bukti transaksi atau kejadian yang dianggap mewakili seluruh transaksi atau kejadian yang ada. Tindakan tersebut bisa saja menimbulkan risiko audit atau pemeriksaan, yaitu sampel tersebut tidak mencerminkan seluruh transaksi/kejadian, sehingga opini yang dikeluarkan keliru.
Potensi terjadi kekeliruan opini karena kesalahan pengambilan sampel seperti itu bisa saja terjadi dalam pemeriksaan pertanggungjawaban APBD mengingat waktu pemeriksaan BPK sangat singkat. Namun demikian, terlepas dari keliru atau tidaknya pengambilan sampel dan opini yang dikeluarkan BPK, opini yang diterima pemerintah daerah seharusnya menjadi koreksi positif bagi pemerintah daerah tersebut untuk melakukan tertib administrasi serta akuntabilitas public dengan lebih baik di masa mendatang, sebab bila administrasinya telah baik, sampel apapun yang diambil BPK hasilnya akan tetap baik. Selain itu, opini WTP semestinya harus dicapai oleh semua pemerintah daerah sebab opini WTP barulah prakondisi untuk suatu pengelolaan pemerintah yang bersih dan baik (clean government and good governance).

                                                          ——————– *** ——————–

Tags: