Pesimistis Bank Tani Disahkan Bersamaan APBD 2015

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Dengan waktu yang sangat mepet, FPKS dan Golkar pesimistis jika revisi Perda Penambahan modal dapat disahkan bersamaan dengan  RAPBD 2015 pada 10  November 2014.  Dengan demikian rencana penyertaan modal senilai Rp 200 miliar menjadi penambahan modal pada PT Bank Perkreditan
rakyat atau Bank UMKM masih belum ada kejelasan.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Irwan Setiawan menyampaikan mengacu pada PP 58 Tahun 2005 pasal 75  menyatakan bahwa penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal Daerah Berkenaan. Karena itu, revisi Perda harus dilakukan agar program Bank Tani bisa menjadi bagian dari APBD Jatim 2015.
“Masalahnya kalau penetapan APBD nya tetap10 November, mungkin tidak akan cukup waktunya. Terkait hal ini kita masih menunggu informasi dari pimpinan DPRD Jawa Timur,” kata Irwan Setiawan, Rabu (22/10).
Ditambahkannya karena menjadi bagian dari APBD Jawa Timur maka baik penyertaan modal dan dana cadangan penetapan Perdanya harus sebelum penetapan Perda APBD. Khusus untuk penyertaan modal harus juga disertai dengan analisa investasi. “Sampai saat ini, masih menunggu pemprov untuk menyampaikan rencana Raperda Dana Cadangan dan Raperda Penyertaan Modal kepada pimpinan DPRD Jatim sehingga nantinya bisa disosialisasikan ke anggota dewan,” tutur politisi dari Fraksi PKS ini
Setelah ada tahapan koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pimpinan DPRD Jatim maka Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan Biro Hukum Pemprov Jatim akan membahas perubahan Prolegda terkait adanya penambahan 2 Raperda tersebut. “Setelah perubahan Prolegda disepakati, baru dapat dimulai proses pembahasan 2 Raperda tersebut,” ungkapnya.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Pemprov Jatim bakal mendirikan bank khusus petani yang diberinama Bank Tani pada 2015. Pendirian Bank Tani ini mendesak untuk segera dibentuk. Apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti, petani Jatim harus bisa bersaing dengan produk-produk pertanian asal negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu, petani harus mendapatkan tambahan modal dengan mudah dan tak memberatkan. Sebagai langkah awal pendirian Bank Tani ini, Pemprov Jatim dalam APBD 2015 mendatang juga akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar bagi Bank UMKM. Karena sifatnya adalah membantu petani, maka Bank Tani ini rencannya hanya akan membebankan bunga 6 persen per tahun di sektor pinjaman.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menuturkan yang pasti Komisi C DPRD Jatim tidak ingin ada dana penyertaan modal yang tidak jelas landasan hukumnya, karena itu akan melanggar aturan.
Ditambahkan politisi dari Fraksi Golkar ini jika melihat jangka waktu pembahasan RAPBD ini memang sangat mepet,  hanya tinggal hitungan minggu dikarenakan 10 November harus digedok.
“Jadi kemungkinan besar dana tersebut akan dialihfungsikan ke program lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jika dipaksakan tidak mungkin bisa karena proses membuat Perda itu memakan waktu yang lama, harus melewati tahapan Prolegda, pembahasan dan lain sebagainya sehingga sangat tidak mungkin menjadi bagian dari APBD Jatim 2015,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Jatim
Sementara itu Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menyampaikan untuk penambahan modal ke Bank UMKM senilai Rp 200 miliar dan dana cadangan Pilgub senilai Rp 100 miliar memang harus ada ada revisi Perda.  “Ini kan Perda atas Perda. Maksudnya Perda Penyertaan Modal dan Perda Dana Cadangan itu masuk dalam bagian Perda APBD Jatim 2015. Itu kan sudah disepakati nominalnya. Ketika substansi selesai, revisi Perdanya tidak ribet dan tidak membutuhkan waktu lama,” tutur politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur ini.
Ditambahkannya untuk menyusun Perda harus ada naskah akademisnya. Karena ini memang sudah ada naskah akademisnya, jadi tidak perlu membuat naskah akademis lagi. “Sehingga nantinya hanya revisi Perda dengan menambah pasal saja. Untuk pengangendaan di Badan Musyawarah
guna penjadwalan revisi Perda itu, masih belum. Kita masih koordinasi dengan Pemprov Jatim,” pungkasnya. [cty]

Tags: