Pertanyakan KIP, Elemen Masyarakat Datangi Kantor DPRD Madiun

Sejumlah perwakilan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Front Merah Putih dan Walidasa, mendatangi kantor DPRD Kota Madiun, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun,  diterima Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto dan Sukoyo bersama para anaggota DPRD lainnya, Senin (20/10).

Sejumlah perwakilan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Front Merah Putih dan Walidasa, mendatangi kantor DPRD Kota Madiun, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun, diterima Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto dan Sukoyo bersama para anaggota DPRD lainnya, Senin (20/10).

Kota Madiun, Bhirawa
Sejumlah perwakilan elemen masyarakat yang mengatas namakan Front Merah Putih dan Walidasa, mendatangi kantor DPRD Kota Madiun, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun, Senin (20/10).
Kedatangan mereka ke kantor wakil rakyat ini, untuk mempertanyakan masalah keterbukaan informasi publik (KIP) yang selama ini dirasa oleh masyarakat masih tertutup. Padahal Pemkot Madiun-Jatim, selama ini selalu mengembor-gemborkan mengenai keterbukaan informasi publik.
Sutrisno salah satu perwakilan masyarakat,mengaku kesulitan untuk mendapatkan informasi. Padahal, indikator pemerintahan yang bersih, bisa dilihat dari keterbukaan informasi publik. “Di Kota Madiun ini sulit mendapatkan transparansi informasi. Padahal pemerintahan yang bersih itu indikatornya dari keterbukaan publik,” kata Sutrisno, dihadapan wakil rakyat.
Jika Pemkot Madiun pernah mengatakan kalau membutuhkan informasi publik bisa dilihat langsung di internet, lanjut Sutrisno, kenyataannya tidak demikian. Karena apa yang didengungkan Pemkot Madiun, hanya teori belaka. “Nyatanya untuk mendapatkan suatu informasi, di internet juga jarang ditemukan. Di internet itu teori, tapi kenyataannya nggak bisa diakses,”jelas Sutrisno.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan masyarakat lainnya. Yakni Putut Kristiawan. Menurutnya, selama ini pihaknya menduga adanya pemerintahan yang kurang bersih di lingkup Pemkot Madiun. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan informasi publik di Pemkot Madiun. Untuk itu, pihaknya mendesak DPRD untuk mendorong Pemkot Madiun agar dapat membuka keterbukaan informasi publik.
“Dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih, tentunya juga didukung dengan transparansi. Kami meminta peran DPRD untuk mendorong membuka kran-kran atas keterbukaan informasi terhadap pelakanaan penyelenggara pemerintah di Pemkot Madiun. Karena hal itu diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Putut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, usai menerima aspirasi masyarakat mengatakan, pihaknya dengan tangan terbuka menerima aspirasi tersebut. Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan rapat dengan komisi yang membidangi masalah tersebut guna menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
“Sebenarnya keterbukaan informasi publik itu sangat dibutuhkan masyarakat. Agar masyarakat bisa mengetahui secara online yang berkaitan dengan Pemkot Madiun. Maka dengan itu, kita akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar hal tersebut bisa dilaksanakan oleh Pemkot Madiun. Agar masyarakat juga bisa mengetahui terkait kinerja dan anggaran yang digunakan,”kata Didik.
Sekarang ini, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, keterbukaan informasi publik di lingkup Pemkot Madiun memang dirasa kurang maksimal. Sehingga masyarakat kurang begitu mengetahui yang terkait program serta anggaran yang digunakan.
“Saat ini keterbukaan informasi publik kurang begitu maksimal. Harapan kita, masyarakat juga bisa mengakses apa yang menjadi program Pemkot Madiun. Agar masyarakat juga bisa memberikan masukkan-masukkan kepada Pemkot,”tegas Didik. [dar]

Tags: