Penolakan Merebak, KPK Janji Telusuri Kasus Rini Soemarno

Busyro MuqoddasJakarta, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap menelusuri kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri yang bertugas di kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, sejak awal KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan juga tidak akan korupsi. Menurut Busro, ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja orang itu menjadi lupa.
“Demikian juga kalau orang itu diberi catatan, kemudian disampaikan pada Jokowi, kemudian orang itu dipilih menjadi menteri, itu juga tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi,” katanya di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Senin (27/10).
Sementara terkait 34 menteri baru pada kabinet Jokowi-JK, KPK menandai delapan calon menteri dengan tanda merah dan kuning untuk mereka yang diduga terlibat kasus korupsi.
Salah satu nama yang mencuat adalah Rini M Soemarno. Rini yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangam di masa Presiden Megawati, kembali menjadi sorotan. Apalagi setelah dia ditunjuk Jokowi sebagai Menteri BUMN.
Rini disebut-sebut terkait dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketika Rini menjadi menteri. Dia bahkan telah diperiksa KPK terkait kasus BLBI pada Selasa, (25/6).
Saat dikonfirmasi, Busyro Muqoddas berjanji akan memastikan kembali dan melakukan pengecekan terkait hal itu. “itu kan banyak yang diajukan, kemudian saya tidak ingat. Harus saya cek dulu,” kata Busro.
Busyro menegaskan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan kasus Rini. “Kita lihat dulu perkembangannya, pokoknya kita lihat. Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan, itu ada catatan atau tidak, dari KPK. karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK. jadi tidak disampaikan pada kami di struktural,” katanya.
Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Rini M Soemarno menjadi Menteri BUMN menuai penolakan.  Bahkan relawan Jokowi dalam beberapa hari terakhir menolak penunjukan Rini menjadi Menteri BUMN. Mereka juga demo saat pengumuman Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi, Minggu kemarin. Orang dekat Megawati itu disinyalir salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari KPK. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja.
“Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri,” kata Hidayat di Gedung DPR Senayan.
Anggota Majelis Syuro PKS itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning. “Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera,” jelasnya.
Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto mensinyalir pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat kuat.
Ini tercermin dari dua tokoh politisi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini serta orang dekat Mega yang duduk di posisi strategis pos kementerian. Adapun, dua tokoh di PDIP yang menduduki posisi menteri strategis, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Keduanya memiliki posisi strategis”,” katanya.
Menurut Heri, pengumuman susunan menteri Presiden Jokowi ini tidak terlepas dari kompromi politik walau dipoles dengan format menteri dari kalangan partai dan profesional. Porsi Mega memang memiliki dorongan yang kuat, beda halnya dengan ketua umum di partai lain yang lebih tenang.
Heri juga memberikan catatan penunjukan sejumlah nama menteri untuk mengisi pos Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Yasonna Laoly. Penunjukan politisi PDIP ini dinilai kurang tepat karena sebaiknya pos ini diisi oleh orang-orang berlatar profesional. “Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri,” ujarnya.
Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, harusnya bisa diisi oleh orang yang tepat yakni mantan birokrat atau minimal yang memiliki wawasan akademis di bidang tersebut. Kemudian, juga ditunjuknya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. “Malah saya berpikir justru Bu Nurbaya yang pas di Menpan Birokrasi,” tuturnya.
Dosen Universitas Mercu Buana ini menambahkan, Jokowi terhadap format kabinetnya ini memiliki ekspektasi yang sangat besar. Sehingga dia memberikan nama Kabinet Kerja dan ini memiliki makna sangat aplikatif, ditambah dengan caranya memperkenalkan para menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan. “Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja,” tegasnya.
Utang Rp 80 Miliar
Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan di situs KPK, Rini terakhir melaporkan hartanya pada 8 Desember 2004 pada saat dia usai menjabat sebagai menteri. Dalam laporannya, Rini tercatat memiliki harta sebesar Rp 48 miliar dan utang sebesar 1.236.000  dolar AS atau lebih dari Rp 12 miliar.
Harta tersebut menurun dibanding pada saat dia melaporkan harta sebagai menteri pada 3 September 2001 yakni sebesar Rp 73.987.804.608 dan 351.361 dolar AS. Dalam laporannya, Rini memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 28.505.998.000 berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah yakni di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi.
Untuk harta bergerak, Rini memiliki 8 unit kendaraan roda empat dari berbagai merek. Jumlah nilai kendaraannya itu mencapai Rp 3.393.000.000. Sementara untuk harta bergerak lainnya, Rini memiliki aset berupa batu mulia, barang seni dan antik, logam mulia, dan benda bergerak lainnya senilai Rp 1.077.000.000 dan  214.000 dolar AS. Dia juga memiliki surat-surat berharga yang nilainya mencapai Rp 75.704.671.316. Selain harta kekayaan, Rini juga tercatat mempunyai utang sebanyak Rp 66.133.280.000 dan 1.450.000 dolar AS . Jika dirupiahkan, maka total utang Rini lebih dari Rp 80 miliar. Utang itu meningkat dari laporan sebelumnya yakni sebesar Rp 41.134.000.000. [ira, ins]

Keterangan Foto : Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Tags: