Pengadaan Sekolah di Kota Batu Terindikasi Korupsi

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kota Batu, Bhirawa
Buruknya pelayanan publik dan fasilitas umum di Kota Batu banyak dikeluhkan oleh warga. Salah satunya, ditemukan indikasi adanya praktik korupsi dalam pembangunan sekolah di Batu. Hal ini mendesak LSM Good Governance Activator Alliance (GGAA) untuk segera melakukan audiensi dengan Pemkot Batu.
Dalam pengaduan yang diterima GGAA, pelapor menyampaikan bahwa beberapa peralatan atau perabot yang terpasang di SD Dadaprejo itu adalah bekas pakai. Terdapat peralatan seperti kunci pintu sudah terlihat rusak dan berkarat. “Padahal peralatan tersebut  merupakan hasil pengadaan pada tahun anggaran 2013,”ujar Ketua GGAA Sudarno, Senin (13/10).
Namun demikian, kata Sudarno, pihak pelapor meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan. Karena pelapor tersebut khawatir jika dirinya akan mendapatkan sanksi ataupun kehilangan posisinya. Namun dengan fakta ini mengindikasikan adanya praktik korupsi dalam pengadaan peralatan di SD tersebut.
Keluhan warga yang dilaporkan ke GGAA ternyata tidak hanya masalah peralatan sekolah. Ada juga pengaduan lain terkait pelayanan publik dan fasum yang ada di Kota Batu. Di antaranya, pengaduan warga Dusun Santrean, Desa Sumberejo terkait pemasangan jaringan listrik di daerah tersebut.
“Warga mengeluhkan belum adanya realisasi dari pemasangan jaringan listrik tersebut, padahal warga sudah diminta biaya pemasangan listrik baru pada November tahun lalu,”jelas Sudarno.
Dengan kondisi dan kenyataan ini, GGAA telah mengajukan permintaan audiensi kepada wali kota. Bahkan pengajuan tersebut sudah diberikan kepada staf wali kota sekitar sebulan yang lalu atau tepatnya pada 18 September. “Namun hingga hampir sebulan, permintaan audiensi itu tidak mendapatkan tanggapan dari Pemkot Batu,”keluh Sudarno.
Jika permintaan audiensi ini tidak dikabulkan, maka akan menambah panjang daftar kekecewaan warga terhadap pelayanan publik di Kota Batu. Diketahui, pada 8 Oktober lalu, Walik Kota Batu, mendapatkan panggilan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Dalam panggilan tersebut, wali kota menjadi termohon dalam sidang ajudikasi non litigasi, dan GGAA sebagai pemohon. Sidang ini terkait dengan tidak adanya keterbukaan Pemkot Batu dalam memberikan informasi publik. [nas]

Tags: