Muktamar VIII PPP di Surabaya Dinilai Ilegal

Sekjen PPP Romahurmuziy

Sekjen PPP Romahurmuziy

DPW PPP, Bhirawa
Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Bali berpendapat muktamar yang digelar di Surabaya, Rabu (15/10) -18 Oktober 2014 ilegal dan tidak sejalan dengan aturan partai.
Sekretaris DPW PPP Bali Subagio mengatakan, pelaksanaan muktamar di Surabaya hanya dilandasi oleh ambisi pribadi beberapa orang fungsionaris DPP PPP. “Mereka ingin mengejar target, seperti sopir angkot yang ingin mengejar setoran,” katanya, Selasa (14/10).
Apalagi, menurut Subagio, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy kerap menyatakan hal yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Dia mencontohkan, Romi menyatakan Mahkamah PPP mendukung muktamar di Surabaya.
Padahal, Mahkamah PPP justru menyatakan muktamar yang mulai diselenggarakan tidak sah. Sebab, Mahkamah PPP menyatakan, surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Romi selaku Sekjen.
Namun, surat undangan Muktamar PPP di Surabaya hanya ditandatangani oleh Romi. “Kalau hal seperti itu sudah diputarbalikkan, bagaimana kami akan mengikutinya,” kata Bagio.
Karena itu, menurut Subagio, DPW PPP Bali dan seluruh DPC di wilayahnya sudah memutuskan untuk tidak menghadiri muktamar di Surabaya. Dia juga mengingatkan Romi dan teman-temannya untuk menuruti keputusan mahkamah partai untuk melakukan islah atau perdamaian.
Subagio menyatakan, Romi seharusnya memanfaatkan kesempatan islah yang sudah diberikan beberapa kali demi kepentingan partai. “Jangan hanya mengikuti keinginan pribadi saja. Muktamar Surabaya seperti ingin menyalip di tikungan,” kata dia.
Berbeda dengan Bali, DPW PPP NTB tidak mengambil sikap tegas mengenai penyelenggaraan muktamar di Surabaya.  Ketua DPW PPP NTB Wartiah menyatakan, pengurus daerah sudah melakukan pembahasan terkait adanya dua muktamar pada Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) pekan lalu.
Undangan pertama berasal dari Suryadharma untuk penyelenggaraan Muktamar pada 23 Oktober 2014. Undangan kedua berasal dari Romi. Karena ada dua undangan maka DPW PPP menyerahkan kepada masing-masing DPC untuk memutuskannya. “Mau menghadiri kedua-duanya juga silakan,” kata Wartiah.

Miliki Legitimasi
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya memiliki legitimasi yang cukup untuk dilaksanaan.
“Diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian ke-18 pada 9 September 2014 yang diselenggarakan Ketua Umum dan undangannya ditandatangani oleh Sekjen,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (14/10).
Romi  menjelaskan agenda utama sesuai undangan tersebut adalah Pembentukan Panitia Muktamar VIII, sehingga demikian memenuhi Amar kelima Putusan Mahkamah Partai tertanggal 11 Oktober 2014. Kedua menurut dia, Muktamar VIII dilandasi percepatan oleh Musyawarah Kerja Nasional III PPP pada 23-24 April di Bogor yang salah satu ketetapannya adalah “Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar VIII selambat-lambatnya sebulan setelah pelaksanaan Pemilu Presiden”.
Pelaksanaan Muktamar VIII sesuai ketentuan pasal 51 ayat (6) AD, bahwa penyelenggara Muktamar adalah DPP PPP. Sementara itu menurut dia, DPP PPP telah memutuskan pelaksanaan Muktamar VIII Surabaya pada Rapat Pengurus Harian yang ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2), yang belum ada lagi penganuliran sesudahnya.
“Pasal 8 ayat (2) ART PPP menyebutkan dalam hal Ketua Umum berhalangan, digantikan Wakil Ketua Umum. Keputusan partai yang telah ditetapkan secara sah yang semestinya dijalankan, karena terhadap ketidaksetujuan atas keputusan tersebut, tidak menggugurkan keabsahannya,” ucapnya.
Perpecahan sulit dihindari di tubuh PPP.  Partai Islam tertua yang masih eksis itu terbelah dalam dua kubu besar yakni kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan kubu Sekjen PPP Romahurmuziy.
Meskipun sempat bersatu dalam voting penentuan RUU Pilkada dan paket pemilihan Ketua DPR dan MPR RI, namun perseteruan dua kubu besar itu semakin meruncing. Puncaknya, masing-masing kubu berniat menggelar mukatamar dalam waktu dekat ini. Jika kubu Romi bakal menggelar muktamar pada 15-18 Oktober di Surabaya. Para loyalis SDA menggelar muktamar di Jakarta pada 23-26 Oktober.
Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa’ Noer membenarkan Jatim mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Muktamar PPP yang akan  digelar di Surabaya, tepatnya di Empire Palace.
Sampai saat ini sudah 26 DPW yang konfirmasi untuk hadir. Ketua Mejelis Syariah PPP KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj juga direncanakan hadir dalam pembukaan muktamar di Surabaya. “Info yang saya terima, beliau-beliau Insya Allah hadir,”terang Musyaffa’, Selasa (14/10).
Terpisah, kubu loyalis SDA juga saat ini tengah mempersiapkan muktamar di Jakarta yang akan digelar 23-26 Oktober.  Tak tanggung-tanggung tiga hotel berbintang lima pun telah dibooking untuk tempat menginap para muktamirin. Tiga hotel itu adalah Hotel Intercontinental, Le Meridien dan Hotel Sahid Jaya yang sekaligus sebagai arena muktamar.
Ketua Forum Kader Muda PPP Dany Kusuma mengungkapkan muktamar yang mendapat legitimasi dari kader dan pengurus partai adalah muktamar yang diselenggarakan di Jakarta. Terbukti, nantinya yang hadir tak hanya pengurus DPW, tetapi juga DPC. Selain itu, muktamar di Jakarta juga dihadiri oleh Ketua Umum PPP yang notabene adalah mandataris Muktamar VII di Bandung. Karena itu pihaknya siap mengamankan muktamar Jakarta agar berlangsung dengan lancar. [cty]

Tags: