Membangkitkan Demokrasi Ekonomi

wahyu kuncoro snOleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa

Globalisasi ekonomi telah meruntuhkan hambatan-hambatan ekonomi nasional; meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasanaan perusahaan transnasional dan institusi Moneter Internasional. Ciri utama yang nampak dari globalisasi ini adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional, maupun oleh perusahan-perusahaan keuangan dan dana global.
Secara telanjang dapat kita saksikan bagaimana penetrasi minimarket-minimarket yang hadir di setiap sudut kampung telah mengoyak usaha warung-warung kecil. Pemerintah daerah yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perekonomian rakyat kecil justru membiarkan serbuan kapitalisme tersebut menyapu bersih usaha-usaha kecil masyarakat.  Perekonomian rakyat betul-betul tersungkur oleh serbuan kekuatan modal yang ironisnya difasilitasi oleh pemerintah daerah sendiri.
Dalam kondisi yang seperti ini maka perlu dibangkitkan kembali sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuatan masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian melahirkan konsep yang disebut sebagai demokrasi ekonomi yang terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) merupakan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konsep ini, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Tujuan penyelenggaraan demokrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, dengan sasaran pokok tersedianya lapangan kerja, pendidikan gratis (murah), pemerataan modal material, jaminan sosial bagi penduduk miskin, dan pemberdayaan serikat-serikat ekonomi (koperasi).
Persoalan globalisasi menjadi serius ketika pengaruhnya berdampak pada produk kebijakan nasional yakni berada di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan internasional atau perusahaan swasta besar selalu pelaku ekonomi/keuangan internasional. Dampaknya berikutnya terjadi adalah penyempitan kedaulatan pemerintah dan masyarakat untuk menentukan sendiri jenis kebijakan sesuai dengan kondisi negaranya baik pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Salah satu dampak negatif yang dirasakan bagi negara seperti Indonesia, adalah kebijakan yang berkaitan dengan subsidi di sektor pertanian. Pengurangan subsidi domestik bagi para petani, akan mengancam kehidupan para petani skala kecil karena tidak dapat bersaing dengan pemodal besar. Kekhwatiran selanjutnya adalah menambah pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya menjadi permasalahan pembangunan nasional.
Sejak bergulirnya otonomi daerah, sepertinya pendekatan ini menjadi kambing hitam ketika pemerintah daerah tidak mampu mengembangkan perekonomian lokal yang ada di daerahnya. Mestinya menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal di wilayahnya sangat tergntung dengan kesesuaian instrumen pembangunan yang dimiliki.
Realitas ekonomi yang berkembang di Indonesia masih jauh dari perwujudan amanat konstitusi. Penjualan (privatisasi) aset-aset nasional telah mengalihkan penguasaan sumber-sumber ekonomi dari negara (rakyat) ke tangan kekuasaan asing. Korporasi besar menguasai dan mengelola sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak di berbagai daerah. Dominasi jaringan modal internasional telah memunculkan pola hubungan antar pelaku ekonomi yang tidak seimbang dan bersifat eksploitatif-sub-ordinatif. Kenyataan di atas bertolak belakang dengan cita-cita demokratisasi ekonomi yang merupakan amanat konstitusi. Amanat tersebut khususnya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan arahan usaha bersama (kolektif) berasaskan kekeluargaan (yang terdapat dalam bangun usaha (asas) kooperasi) sebagai mode (basis) perekonomian nasional. Di sisi lain, negara berperan dalam menguasai dan mengelola bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Konsekuensi logis dari kondisi obyektif dan amanat konstitusi di atas adalah perlu dilakukannya demokratisasi ekonomi, yang mengacu pada ruang lingkup permasalahan ekonomi yang ada, pada tiga level yaitu level nasional (makro), daerah (regional), dan perusahaan tempat kerja (mikro). Pada level nasional maka perlu arahan menuju demokratisasi BUMN dan pengelolaan aset-aset strategis nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan pengalihan sebagian saham BUMN kepada pekerjanya, customer, koperasi, Pemerintah Daerah, BUMD, dan investor domestik lainnya, bukan kepada shareholder asing melalui listing di pasar modal. Dengan begitu mobilisasi sumber pembiayaan (dana) domestik yang sebenarnya tersedia dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap shareholder asing dapat dilakukan.
Pada level daerah (regional), mengacu pada semangat otonomi daerah maka perlu upaya untuk melakukan demokratisasi BUMD dengan peningkatan share pekerja, koperasi, customer, dan kelompok ekonomi lokal lainnya dalam kepemilikan saham BUMD dan mobilisasi sumber pembiayaan lokal. Pada level perusahaan (mikro) yang berbentuk perseroan terbatas (PT) maka dapat dilakukan demokratisasi ekonomi di tempat kerja melalui penerapan pola pembagian keuntungan (profit sharing) dan kepemilikan saham oleh pekerja (employee share ownership). Hal ini selaras dengan salah satu fungsi serikat pekerja yang diatur dalam UU Serikat Pekerja Indonesia yaitu sebagai wadah untuk memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Inilah tantangan hebat kita semua.
Membangkitkan (Kembali) Koperasi
Pada 1943, Bung Hatta pernah menulis sebuah artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Tulisan tersebut berisi gugatan Bung Hatta terhadap sistem ekonomi kapitalis kolonial, yang dalam praktiknya sangat mencekik kaum pribumi. Menjawab persoalan tersebut, Bung Hatta mengemukakan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kemandirian melalui koperasi.
Gagasan ekonomi koperasi Bung Hatta tersebut ditujukan untuk mengangkat martabat rakyat yang sangat tertindas secara ekonomi dan politik. Pada titik inilah Bung Hatta menegaskan peran penting koperasi sebagai ”rumah” bagi para pelaku ekonomi kecil dan menengah untuk melawan ketidakadilan kolonial (pasar).  Sayangnya, koperasi sampai hari ini lebih diidentikkan dengan hal-hal yang kecil, pinggiran, yang akhirnya menyebabkan fungsinya tidak berjalan optimal. Soko guru perekonomian nasional ini terlihat dibiarkan berjalan sendiri di tengah badai globalisasi dan pasar bebas.
Menilik sejarahnya, gotong royong merupakan salah satu karakter utama yang dimiliki bangsa ini. Bukan saja dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karakter ini terlihat manifestasinya, tetapi dalam ranah ekonomi pun karakter ini sungguh terlihat. Konsepsi para founding fathers yang menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional sesungguhnya menunjukkan, bahwa gotong royong merupakan nilai dasar yang dijunjung tinggi dan menjadi dasar. Koperasi hadir didorong oleh fenomena gagalnya paham individualisme (kapitalisme) dalam memecahkan persoalan kemiskinan.
Dalam himpitan dan tekanan ekonomi global yang demikian hebat, maka membiarkan koperasi untuk bertarung secara bebas tentu bukan sikap yang bijak. Tetapi memberikan proteksi dan kemudahan  yang berlebihan yang cenderung memanjakan kepada koperasi tentu juga bukan langkah yang tepat. Kuncinya, koperasi harus diberdayakan dan bukannya dimanjakan.
Organisasi formal koperasi perlu mendapat dukungan nyata, khususnya dari pemerintah. Untuk menghadapi tantangan pasar bebas, pemerintah perlu memperluas berbagai akses untuk menguatkan keberadaan koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, pemerintah perlu membukakan akses permodalan, informasi, pasar dan distribusi serta ikut  mempermudah izin usaha.
Di luar itu, penting pula dilakukan pengembangan kesadaran berkoperasi bagi masyarakat, pengembangan kinerja bisnis usaha kreatif melalui kerja sama antarkoperasi, serta antara koperasi dan badan usaha lainnya. Dunia Industri swasta tidak perlu alergi, dan tentunya konsep aliansi strategis antara BUMN-koperasi-swasta perlu dikembangkan dan ditata ulang kembali. Jadikan kemandirian ekonomi, bagian dari pilar kebangsaan. Kita berharap sinergi dan aliansi tersebut mampu diterapkan dengan baik dan terkelola agar koperasi benar-benar mampu menjadi centre of gravity perekonomian rakyat, menjadi Instrumen yang harmonis antara pasar dan konsumen.

                                                                           ——————- *** ——————–

Rate this article!
Tags: