Layanan PAUD dan PNF Tetap Ditangani Menteri

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Dindik, Bhirawa
Insan pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) akhirnya dapat bernafas lega. Ini setelah ada titik terang kedua layanan tersebut tidak akan dihapus dari tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) yang semula diubah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdas).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhammad Nuh mengatakan, secara resmi nomenklatur Kemendikbud tidak berubah. Mulai dari PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI), Dikdas, dan Dikmen tetap sama. “Hanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) yang pindah ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek),” kata Nuh saat tiba di kampus asal dia mengajar, ITS Surabaya, Rabu (29/10).
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menjelaskan, sebelum pengumuman kabinet kerja Presiden Joko Widodo, pihaknya pada Kamis (23/10) memberikan pertimbangan ke DPR RI terkait masalah administratif yang diubah jika nomenklatur Kemendikbud diganti. “Saya simpel ngomongnya. Pak, kalau ini (Kemendikbud) diganti namanya, berapa miliar yang hilang,” kata Nuh.
Uang yang hilang ini akan dipakai untuk mengganti papan nama sekolah jenjang SD,SMP, SMA/SMK. Jumlahnya se-Indonesia mencapai 220 ribu lembaga. Selain itu, akan ada perubahan stempel kedinasan, bed seragam sekolah dan pegawai. “Akhirnya saat pelantikan Menteri Pendidikan baru, namanya tidak diubah. Tetap Kemendikbud,” kata dia.
Seperti diberitakan Bhirawa Rabu kemarin masa depan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal kian mencemaskan pasca kabinet baru pemerintahan Presiden Jokowi resmi dibentuk. Kedua jenis layanan pendidikan tersebut dikhawatirkan bakal ditiadakan lantaran nomenklatur dalam Kementerian Pendidikan semakin dipersempit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) telah berganti menjadi Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah (Buddikdasmen). Dalam perubahannya, secara tegas kementerian yang sebelumnya mengurusi masalah pendidikan menjadi lebih sempit. Yakni hanya pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI – SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Sementara PAUD dan pendidikan non formal hingga kini tak ada kejelasan.
Hal senada juga diungkapkan Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Abdun Nasor. Dari hasil rapat koordinasi perdana dengan Kemendikbud pimpinan Anies Baswedan itu memastikan tidak ada penghapusan Dirjen kecuali Dirjen Dikti. Sehingga Dirjen PAUDNI sejajar dengan Dirjen Dikdas, dan Dirjen Dikmen. Sedangkan untuk kebudayaan juga akan ditangani khusus satu direktorat, yakni Dirjen Kebudayaan yang sebelumnya ditangani langsung oleh Wamendikbud Bidang Kebudayaan.  “Ini sekarang rapatnya masih berlangsung. Dirjen PAUDNI tetap ada,” tutur dia.
Dengan tetap adanya Dirjen PAUDNI, secara otomatis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM), serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tetap akan eksis.  Nasor menambahkan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai penghapusan bantuan sosial  untuk Program Kecakapan Hidup dan Keaksaraan Fungsional. “Tidak ada lagi bantuan sosial. Tapi pemerintah tetap akan mengupayakan dua program tersebut terlaksana meski tanpa bansos seperti sekarang,” imbuh dia.
Bahkan jika melihat anggaran untuk PAUDNI tahun depan juga terjadi peningkatan. Sebagaimana periode sebelumnya, lanjut Nasor, PAUD formal alias TK dimungkinkan tetap menjadi satu dalam urusan Dirjen PAUDNI. Sebab, hingga kemarin tidak ada pembahasan dalam rapat yang menyinggung secara khusus mengenai TK. “TK akan tetap masuk dalam program-program PAUDNI,” ungkap dia. [tam]

Tags: