Lagi, Hakim PN Surabaya Dilaporkan KY

Karikatur hakimSurabaya, Bhirawa
Dugaan ‘permainan kasus’ yang dilakukan para Hakim terus saja terkuak oleh pencari keadilan. Kali ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Antonius Simbolon selaku Hakim Ketua, dua Hakim anggota Tugianto dan H Yapi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY).
Pelapor atas nama Boenarto Tedjoisworo melalui Kuasa Hukumnya, Hadi Pranoto tak terima atas perilaku semena-mena yang dilakukan tiga Hakim tersebut. Alhasil, Boenarto melaporkan ketidakadilan ini ke KY.
Dijelaskan Hadi, laporannya ke KY bermula dari penanganan perkara perdata dengan register No.60/Pdt.G/2013/PN.Sby. Dalam perkara ini Boenarto sebagai pihak Tergugat, dan penggugatnya adalah Johannes Harjono Setiono, Direktur PT Laksana Budaya.
Ke tiga Majelis Hakim PN Surabaya yang dilaporkan itu, merupakan Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata milik pelapor. “Atas ketidakadilan ini, klien kami melaporkan ke tiga Hakim itu ke KY. Selain itu, kami juga akan melaporkan kepada ketua Mahkamah Agung,” terangHadi Pranoto, Kamis (16/10).
Pengaduan ini dilakukan Boenarto menerima Relaas Aanmaning (teguran) untuk melaksanakan putusan uitvoerbaar bij voorraad atau putusan yang dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
Dalam laporannya ke Komisi Yudisial yang berkedudukan di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Boenarto menuding Antonius Simbolon dkk telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SK/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Dijelaskan Hadi Pranoto, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu terjadi karena Antonius Simbolon dkk telah melakukan penyembunyian fakta persidangan serta mengabaikan fakta hukum, dan mengabaikan semua fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Lanjutnya, dari hal ini terlihat adanya indikasi tindakan yang nyata-yata memberikan kesan keberpihakan kepada pihak Penggugat.
“Dalam persidangan, ke tiga Hakim ini tidak melakukan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhususkan pada hukum acara. Sehingga, tidak ada penerapan hukum secara baik dan benar, dan mengakibatkan tidak terpenuhinya keadilan bagi para pencari keadilan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya lainnya juga dilaporkan ke KY oleh Megawati, warga Granting Selatan, Surabaya. Majelis hakim itu diketuai hakim Bambang Kusmunandar, dan dua hakim anggota, Eri Mustianto dan Sigid Purwoko.
Mereka adalah Majelis yang menyidangkan gugatan Megawati terhadap PT Astra International Tbk Autorized BMW dealer Surabaya di jalan HR Muhammad Surabaya. Majelis Hakim ini dilaporkan ke KY terkait putusan mereka atas gugatan Megawati ke dealer BMW. Dimana, dalam putusan bernomor 242/Pdt.G/2013/PN Surabaya. Intinya, putusan itu menolak gugatan yang dilayangkan Megawati. Padahal, dalam hal ini Megawati merupakan korban dan tidak mendapat keadilan yang layak. [bed]

Rate this article!
Tags: