Keterangan Mantan Plt PU Madiun Perberat Terdakwa

z dar-kepala BKD saksiMadiun, Bhirawa
Sidang perkara penipuan dengan terdakwa Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kabupaten Madiun non aktif, Antonius Djaka Priyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang juga mantan Pelaksana Tugas (PlT), Dinas Pengairan Kabupaten Madiun, Budi Cahyono, Senin (27/10).
Dalam keterangan saksi Budi Cahyono dihadapan majelis hakim yang diketuai Agus Pambudi, dirinya tidak pernah membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk terdakwa Antonius Djaka Priyanto untuk pergi ke Jakarta guna mengurus proyek infrastruktur bidang pengairan. Karena memang proyek tersebut tidak ada.
“Saya tidak pernah membuat SPT untuk pak Antonius pak Hakim. Menurut pengakuan Fathurrozy (pejabat di Dinas PU Pengairan) kepada saya, surat itu yang membuat Fathurrozy sendiri. Tandatangan saya discan. Surat itu juga tidak ada arsipnya,” terang saksi Budi Cahyono, yang saat itu menjabat Asisten II Sekda dan sebagai PlT Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, kepada majelis hakim.
Menurutnya lagi, proyek yang bersumber dari dana APBN/Perubahan, sebenarnya tidak bisa ‘diurus’ seperti yang dilakukan oleh terdakwa Antonius saat masih menjabat sebagai sekretaris di Dinas PU Pengairan. Karena daerah bisanya hanya mengusulkan. Sedangkan masalah disetujui atau tidak, itu urusan pusat.
Atas keterangan Budi Cahyono, terdakwa membatahnya. Alasannya, SPT tersebut resmi dikeluarkan oleh Dinas PU Pengairan, ketika saksi menjadi PlT di Dinas PU Pengairan. “Semua keterangan saksi, tidak benar, pak Hakim,” sanggah terdakwa Antonius, saat ditanya oleh ketua majelis hakim perihal keterangan saksi.
Atas sanggahan dari terdakwa Antonius, ketua majelis hakim Agus Pambudi, langsung menimpali. “Itu hak saudara menyanggah keterangan saksi,” timpal ketua majelis hakim, Agus Pambudi.
Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Budi Setyono, kepada wartawan mengatakan, kalau terdakwa menolak keterangan saksi, itu hal yang wajar. “Kalau terdakwa menolak keterangan saksi, itu wajar. Dia (terdakwa) tidak punya kewenangan untuk membuktikan. Lagi pula, kekuatan pembuktiannya, lebih kuat keterangan saksi daripada keterangan terdakwa. Karena kalau saksi kan disumpah sebelum memberikan keterangan. Sedangkan terdakwa, tidak,” kata JPU Bambang Budi, usai sidang.
Sementara itu ketika disinggung mengenai rumor adanya ancaman dari JPU sehingga saksi a de charge (meringankan) tidak ada yang datang, menurutnya, semua itu tidak benar. Alasannya, pihak JPU tidak tahu siapa saksi meringankan yang akan dihadirkan oleh pihak terdakwa. “Kita itu saksi yang meringankan namanya siapa, alamatnya dimana, tidak tahu. Siapa yang bilang kita mengancam saksi. Kita juga tidak pernah mendatangi saksi. Jangan mengada-ada,” pungkas Bambang.
Untuk diketahui, belasan saksi yang hadirkan oleh JPU, semua keterangannya memberatkan terdakwa Antonius. Sebenarnya majelis hakim sudah memberi kesempatan dua kali sidang kepada penasehat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan. Tapi meski sudah diberi kesempatan sebanyak dua kali, tak seorangpun saksi yang meringankan, datang ke pengadilan.
Diberitakan sebelumnya, perkara yang menjerat  Antonius, bermula ketika ia masih menjabat sebagai sekretaris (sebelumnya ditulis Kepala Dinas) PU Pengairan Kabupaten Madiun tahun 2011 lalu. Bersama Anton Sudarmanta yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Madiun, mereka menjanjikan kepada para kontraktor yang hadir dalam pertemuan di Kafe Silva, mampu mengurus proyek infrastruktur Kabupaten Madiun tahun 2011 dari pusat senilai Rp25 miliar lebih.
Untuk itu, kemudian 10 asosiasi kontraktor dimintai uang fee di depan. Namun setelah uang fee sebesar 7 persen atau sekitar Rp1,875 milyar diserahkan, ternyata proyek yang dijanjikan tidak turun. Karena merasa dirugikan, beberapa orang kontraktor melapor ke polisi.
Sedangkan perkara Anton Sudarmanta, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena perkara kasasinya dengan Nomor 884 K/Pid/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, sudah turun. Terpidana Anton Sudarmanta juga sudah dieksekusi Kejaksaan untuk menjalani hukuman selama 3,5 tahun, 12 Mei 2014 lalu. [dar]

Keterangan Foto : Mantan Plt Dinas PU Madin ketika dimintai keteranga majelis haki m yang memimpin sidang dugaan gratifikasi, kemarin. [dar/bhirawa]

Tags: