Kejati Jatim Pertajam Berkas Japung Bambang DH

Karikatur (1)Kejati Jatim, Bhirawa
Tidak adanya penambahan bukti yang signifikan terhadap berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung), oleh tersangka Bambang DH. Membuat Jaksa harus mengembalikan berkas ini ke penyidik kepolisian, dan tak mau mengambil resiko berkas dipaksakan sempurna (P21).
Apabila berkas dipaksakan sempurna, maka resiko Bambang DH dibebaskan ditingkat Pengadilan semakin besar. Sebab, berkas setebal 30 cm ini, tidak menunjukkan peranan aktif Bambang DH dalam kasus japung.
“Sekembalinya berkas Bambang DH dari penyidik kepolisian, tidak ada tambahan yang mengarah keperan aktif Bambang. Malahan, penambahan diberkas hanya terkait keterangan dari saksi-saksi ahli saja,” terang Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni, Kamis (23/10).
Dijelaskan Dandeni, keterangan saksi ahli yang disertakan penyidik dalam berkas, tak merujuk kepada peran aktif yang dilakukan Bambang. Tidak adanya tambahan fakta mengenai peran aktif Bambang, bisa membuat mantan Wali Kota Surabaya itu bebas ditingkat Pengadilan dengan kasus dugaan penyelewengan dana japung yang merugikan negara senilai Rp 720 juta.
“Keterangan saksi ahli tak menerangkan tentang peran aktif Bambang DH. Harus ada fakta tersebut, dan bukan asumsi,” kata Dandeni.
Menurut Dandeni, merujuk dari teknisnya, pemeriksaan dan ferivikasi dokumen terkait pengajuan dan pencairan dana japung berada di tangan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya. Itu, kata dia, juga disebutkan dalam Perwali yang dijadikan payung hukum pencairan japung. Adapun Wali Kota hanya menyetujui japung setelah ada pertimbangan dari Sekkota.
“Dijelaskan dalam berkas, persetujuan yang diberikan Bambang DH, dilakukan setelah dirinya menanyakan apakah pencairan sudah sesuai ketentuan atau tidak,” jelas Dandeni.
Namun, fakta adakah kehendak atau tujuan penyelewengan dilakukan Bambang dalam persetujuan pencairan japung tidak ada. “Fakta itulah yang merupakan petunjuk dari kami, untuk dipenuhi oleh penyidik Polda Jatim,” tegasnya.
Alumnus FH Universitas Padjajaran Bandung ini menambahkan, bukti itulah yang belum dipenuhi penyidik kepolisian. Jadi, kemungkinan berkas dikembalikan ke penyidik kepolisian, sangatlah kuat. Apalagi, lanjut dia, di Pengadilan tingkat pertama empat terpidana kasus ini dibebaskan Majelis Hakim.
“Bukti inilah yang bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan sikap dalam persidangan Bambang DH nantinya. Kami juga tak mau ambil resiko, apabila Bambang DH dinyatakan bebas di Pengadilan,” imbuhnya.
Sebelumnya, usai diserahkannya berkas Bambang DH di Kejati Jatim, Polda Jatim terlihat bersikuku dalam pemenuhan bukti-bukti diberkas. Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Idris Kadir mengatakan, pemenuhan bukti yang diminta Kejaksaan terkait ‘siapa yang melihat siapa’, menurutnya sangatlah sulit dibuktikan. Kepolisian dalam hal ini hanya mencari petunjuk. Hal ini diatur dalam KUHAP yang menyatahkan, tugas Polisi bukan membuktikan, hanya mengungkap data, fakta dan kesaksian.
“Sesuai dengan KUHAP, dengan ini bagaimana caranya JPU dapat membawa kasus ini ke persidangan dan membuktikannya,” katanya beberapa hari lalu.
Ditambahkan Idris, apabila tidak cukup bukti, pihaknya akan memaksimalkan petunjuk dari Jaksa. Kemudian, Ia berencana untuk menyerahkan berkas ini ke Kejaksaan. Dengan artian, biarlah Kejaksaan yang melanjutkan pengusutan kasus ini, dengan terus melakukan koordinasi kedua bela pihak.  [bed]

Tags: