Kejati Jatim Bakal Terapkan Pasal TPPU Ke Dirut PT SBA

pencucian uangKejati Jatim, Bhirawa
Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mempertimbangkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi (kredit macet) Bank Mandiri. Dengan tersangka bos PT Sejahtera Bahtera Agung (SBA) Eddi Gunawan Thambrin.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi mengatakan, saat ini penyidik masih menimbang pasal TPPU terhadap kasus ini. Sebab, pertimbangan pasal TPPU dilakukan setelah penyidik berhasil melacak beberapa aset tersangka yang nilainya puluhan miliar rupiah.
“Dari temuan tim mengenai aset-aset tersangka. Kita akan mempelajari dulu apakah temuan tersebut bisa masuk ke pasal money laundry (pencucian uang),” terang Rohmadi kepada wartawan, Selasa (28/10).
Mantan Kasi Intel Penajam Kaltim ini menjelaskan, pada dasarnya pasal pencucian uang bisa diterapkan pada  setiap kasus korupsi. Namun, dalam perkara ini ada perbedaan pendapat terkait perlu atau tidaknya pidana pokok terjadi.
“Penentuan pasal pencucian uang, ada yang berpendapat harus adanya predicat crime (pidana pokok)nya untuk bisa dijerat pasal TPPU. Dan ada yang tidak,” jelas Rohmadi.
Menurut Rohmadi, saat ini tim penyidik kasus dugaan korupsi Bank Mandiri masih mempelajari apakah tersangka bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Disinggung terkait pembelian lima unit rumah oleh tersangka Eddi, yang tiga di antaranya sudah disita, bisa dijadikan bukti pencucian uang atau tidak. Rohmadi menjawab, hal itu masih dipelajari. “Kami masih pelajari hal itu,” tegasnya.
Memang, penyidik berhasil melacak keberadaan sejumlah aset tersangka berupa lima kapal dan lima rumah. Kapal-kapal tersangka ditemukan di Pelabuhan Kamal, Bangkalan, Medan, Papua, dan Makassar. Adapun lima rumah tersangka berada di kawasan perumahan elit di Surabaya Barat.
Kapal yang ditemukan di Bangkalan, saat ini dalam proses lelang, sedangkan sisanya masih proses disita. Sementara, dari lima unit rumah tersangka, penyidik berhasil menyita tiga unit senilai Rp 20 miliar.
“Untuk tiga rumah yang disita masih kami urus sebelum dilelang, karena ada pihak ketiga yang mengaku sebagai pembeli,” tambah Rohmadi.
Kasus ini bermula ketika PT SBA mengajukan kredit ke Bank Mandiri senilai Rp 172 miliar, sejak tahun 2008 lalu. Dalam pengajuannya, PT SBA mengagunkan 15 kapal kargo miliknya. Tahun 2010, kredit tersebut macet dan sisa kredit Rp 90 miliar tidak dibayar oleh PT SBA.
Akhirnya, kasus ini diusut Kejaksaan. Penyidik lalu menetapkan Direktur PT SBA, Edi Gunawan Thamrin, sebagai tersangka. Dia diduga bersalah karena menjual 15 kapal yang diagunkan, sementara kredit ke Bank Mandiri belum lunas. Selain itu, penyidik juga menetapkan tiga pejabat Bank Mandiri, TP, DD dan AT. Mereka ikut terjerat karena menyetujui penjualan agunan 14 kapal tersebut. Mereka semua kini ditahan. [bed]

Tags: