Kejari Kota Batu Datangkan BPKP

Karikatur korupsiKejari Batu, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu segera segera menyurati Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya. Kejari meminta kepada BPKP untuk menunjuk dan mengirimkan satu ahlinya (auditor), untuk memberikan penjelasan/pemaparan terkait hasil auditnya dalam kasus dugaan korupsi uang APBD di PT  Batu Wisata Resources (BWR).
Diketahui, tim auditor BPKP telah menyelesaikan kunjungan kerjanya di Kantor Kejari Batu. Kedatangan auditor BPKP ini dalam rangka melakukan pemeriksaan aliran dana APBD yang ada di PT BWR. “Semua dokumen yang diminta sudah kita berikan, termasuk pertemuan dengan 10 saksi dari UKM (Usaha Kecil Menegah-red) sebagai penerima aliran dana,”ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) di Kejari, Jendra Firdaus.
Saat ini untuk sementara proses berlanjut pada pengolahan data yang dilakukan di internal BPKP. Dalam jangka waktu sepekan ke depan, diharapkan Kejari sudah bisa menerima hasil dari audit BPKP tersebut. Dan menyikapi hal itu, Kejari akan segera berkirim surat kepada kantor BPKP. Mereka menginginkan agar Kejari tidak hanya mendapatkan berkas laporan hasil pemeriksaan saja. Tetapi mereka juga membutuhkan satu ahli dari BPKP untuk memberikan penjelasan kepada para penyidik Kejari.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dari Kejari dalam upaya mengungkap kasus korupsi di Kota Batu, terutama dalam penentuan nilai riel kerugian negara dari dugaan korupsi dana APBD di PT BWR ini. “Apalagi antara BPKP dan Kejaksaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sistem pembukuan,” tambah Jendra.
Diketahui, selama melakoni kunjungan kerja di Kejari Batu, para auditor BPKP telah memanggil para pegiat UKM yang menerima aliran dana dari PT BWR. Dalam kesempatan itu tim auditor juga menemui tersangka dalam kasus ini, Dwi Martono Arlianto atau biasa dipanggil Anton.
Ada 10 pegiat UKM yang menerima aliran dana bantuan dari PT BWR. Namun tidak semua saksi dari UKM itu diperiksa auditor BPKP. Hanya saksi tertentu saja yang keterangan dan kesaksiannya dibutuhkan oleh BPKP. Dan selama saksi UKM ini diverifikasi oleh auditor secara bergilir, tersangka Anton diminta ikut mendampingi. Proses verifikasi saksi dan tersangka dibutuhkan auditor BPKP dalam penentuan nilai riel kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana APBD di PT BWR.
Sementara, sembari menunggu hasil aufit BPKP, para penyidik kejari kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemarin, Kejari kembali memanggil Anton untuk melakoni pemeriksaan di Bagian Pidana Khusus (Pidusu) Kejari. Saat datang ke Kejari, Anton didampingi oleh kuasa hukumnya, M.Ma’ruf, dari Surabaya. “Dalam pemeriksaan lanjutan tadi (kemarin-red), kita memberikan 22 pertanyaan kepada tersangka. Semua keterangan yang kita butuhkan sudah terjawab, dan pemeriksaan berakhir pada pukul 15.00 WIB,”pungkas Jendra. [nas]

Rate this article!
Tags: