Kejar Potensi Pajak, Dipenda Razia Kos-kosan

Dipenda Kota Malang bersama tim gabungan razia memasang stiker pelanggaran di salah satu rumah kos di Jalan Terusan Cikampek Kav IA, Rabu (15/10). Kos tersebut disinyalir tak pernah membayar pajak meski sudah diperingatkan berkali-kali.

Dipenda Kota Malang bersama tim gabungan razia memasang stiker pelanggaran di salah satu rumah kos di Jalan Terusan Cikampek Kav IA, Rabu (15/10). Kos tersebut disinyalir tak pernah membayar pajak meski sudah diperingatkan berkali-kali.

Malang, Bhirawa
Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Malang melakukan razia sejumlah tempat usaha kos-kosan di wilayah itu secara bertahap karena sebagian besar belum membayar pajak selama bertahun-tahun.
Kepala Dipenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan dari sekitar 700 jasa usaha kos-kosan yang ada di daerah itu, sebagian besar tidak mau menjadi peserta Wajib Pajak (WP), sehingga selama bertahun-tahun tidak membayar pajak sebesar 5 persen dari pendapatannya.
“Razia ini terpaksa kami lakukan karena sudah beberapa kali kami beri surat peringatan, ternyata tak diindahkan. Kami pun terpaksa memasang stiker pelanggaran di sejumlah rumah kos yang belum membayar pajak dan akan kami buatkan Berita Acara Perkara (BAP) nya,” kata Ade di sela-sela razia kos-kosan di Jalan Terusan Cikampek Kav 1A Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Rabu (15/10).
Ade menegaskan pihaknya  tidak akan pandang bulu dalam merazia milik siapapun rumah kos-kosan tersebut. Apalagi kalau milik orang terpelajar, mestinya harus memberi contoh yang baik jangan  malah melanggar aturan.
Usaha jasa kos-kosan yang menjadi objek razia kemarin, salah satunya milik seorang petinggi di Biro Keuangan Universitas Brawijaya (UB), Syarif. Lokasi kos-kosan tersebut juga masih berada di kawasan kampus UB.
Sayangnya pemilik kos-kosan tidak ada di tempat, tim hanya bertemu dengan sejumlah anak kos. Mereka tidak tahu dan tidak berani berkomentar, bahkan menyebutkan namanya saja tidak mau,  para penghuni kos hanya memberi nomor telepon pemilik bernama Syarif.
Lebih lanjut, Ade mengatakan pekan depan pemilik kos-kosan tersebut akan dipanggil dan dibuatkan BAP. Jika tidak datang, Dipenda akan melakukan tindakan tegas, yakni melakukan penyitaan, bahkan akan diserahkan ke kejaksaan karena sebelumnya Dipenda telah mengirimkan surat peringatan, namun tidak diindahkan.
Selain merazia kos-kosan di Jalan Terusan Cikampek tersebut, tim gabungan operasi, yakni kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan Dipenda, tim gabungan juga melakukan hal sama di kawasan Jalan Sigura-gura.
Menurut Ade, sejak 2010, Dipenda telah melakukan sosialisasi intensif terkait UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Untuk restoran dikenakan pajak sebesar 10 persen dan jasa usaha kos-kosan sebesar 5 persen dan jika terlambat tidak membayar pajak hingga bertahun-tahun dikenakan biaya tambahan berupa dengan sebesar 2 persen.
Menyinggung potensi pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang akibat banyaknya jasa usaha kos-kosan yang tidak mau menjadi WP tersebut, Ade mengatakan cukup besar, yakni sekitar Rp 1 miliar. “Padahal perolehan pajak ini nantinya juga dikembalikan pada warga, tapi kenapa kok susah sekali mereka menjadi WP dan membayar pajak secara rutin,” tegasnya.
Sementara itu operasi pajak yang dilakukan kemarin ada tiga sararan yakni restoran di kawasan Malang Town Square (Matos)  kos-kosan, dan bando/reklame.  Termasuk restoran Lai-lai,  Selama ini resto yang  berjualan aneka buah dan makanan ini juga tidak memenuhi kewajibanya. Razia pajak kos-kosan, restoran dan reklame di sepanjang jalan di wilayah itu akan terus berlanjut hingga akhir Oktober atau November nanti. [mut]

Tags: