Investor Pasar Turi Tak Gentar Hadapi KPK

Progres pembangunan Pasar Turi. Atas pengaduan pedagang, investor pembangunan Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa (GBP) diadukan ke KPK. Namun PT GBP tak gentar dan menganggap laporan pedagang salah alamat.

Progres pembangunan Pasar Turi. Atas pengaduan pedagang, investor pembangunan Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa (GBP) diadukan ke KPK. Namun PT GBP tak gentar dan menganggap laporan pedagang salah alamat.

Surabaya, Bhirawa
Investor pembangunan proyek Pasar Turi dilaporkan pedagang ke KPK. Namun, PT Gala Bumi Perkasa (GBP), investor yang menangani pembangunan menganggap laporan pedagang itu salah alamat. PT GBP menilai KPK tidak punya kewenangan apapun di Pasar Turi lantaran pembangunannya tidak menggunakan uang negara.
Karena tak ada sangkut pautnya dengan uang Negara, PT GBP tak gentar menghadapi KPK yang kini tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Turi.
Menurut Direktur Utama PT GBP Henry J Gunawan, yang harus dipahami adalah sistem kerjasama antara PT GBP dengan Pemkot Surabaya itu Build-Operate-Transfer (BOT) selama 25 tahun. Dana yang digunakan untuk pembangunan juga dari kantong pribadi investor.
“Tugas saya hanya membangun dan menjual stan. Kok ada urusannya dengan KPK. Masak BOT itu urusannya KPK. Urusan saya itu dengan pedagang, tidak ada sangkut pautnya dengan KPK. Saya ini pebisnis, saya sewa lahan dan saya bangun untuk saya jual. Urusan dengan Pemkot Surabaya itu ketika sudah 25 tahun. Ini lho baru dua tahun,” katanya saat ditemui di kantornya di Jl Putat Indah, Rabu (8/10) kemarin.
Henry menegaskan, tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di Pasar Turi. Bahkan, Pemkot Surabaya juga tidak punya kewenangan untuk mengambil alih pembangunan pasar yang ada di Jl Pasar Turi ini.
Menurutnya investor tidak melakukan pelanggaran apapun. Justru yang melakukan pelanggaran adalah Pemkot Surabaya sendiri. Ini dibuktikan ketika penyerahan lahan, masih ada bangunan yang tersisa.
Padahal, dalam perjanjian serah terima, kondisi lahan harus bersih. Bahkan, sampai sekarang masih ada bangunan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sekitar Pasar Turi.
“Bahkan, kami saat ini sudah bayar retribusi ke Pemkot Surabaya sebesar Rp 10 miliar. Lalu, apa pelanggaran kami,” terangnya.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan KPK tengah membidik beberapa kasus yang diduga bernilai besar di Surabaya. Kasus itu di antaranya adalah proses pembangunan Pasar Turi serta beberapa kasus yang melibatkan PDAM Surabaya dan beberapa kasus tanah lainnya. “Gedung PDAM, saat ini dalam pantauan KPK, Pasar Turi maupun PDAM di Basuki Rahmat,” kata Risma.
Terkait hal ini, Risma mengaku telah beberapa kali didatangi KPK dan dimintai bahan-bahan yang diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang ada di PDAM maupun di Pasar Turi. Sayang Risma tak mau merinci detil kasus yang sedang didalami KPK itu. “Ndak tahu, prinsipnya Pasar Turi memang ada pengaduan, PDAM juga ada pengaduan,” kata dia.
Pernyataan Risma dikuatkan oleh internal KPK. Lembaga yang dikomandani Abraham Samad itu berniat turun tangan dalam kasus pembangunan Pasar Turi Surabaya. Bahkan, KPK sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek yang menelan investasi lebih dari Rp 1 triliun tersebut.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan tim bentukan KPK ini sudah menggali data dugaan korupsi Pasar Turi sejak sepekan lalu. Tim ini datang langsung ke Surabaya. Ketika ke Surabaya, mereka meminta data ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Pihaknya belum dapat menjelaskan lebih jauh mengenai indikasi korupsi di bekas pusat grosir terbesar se-Indonesia timur ini. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, beberapa poin di antaranya terkait dana Rp 1,4 triliun yang dipungut dari pedagang untuk pelunasan stan oleh investor PT Gala Bumi Perkasa milik Henry J Gunawan. “Kami masih menggali data. Jadi kami belum tahu bentuk tindak pidananya seperti apa,” katanya.
Terkait tudingan pedagang bahwa ada penyelewengan dana sebesar Rp 1,4 triliun, mantan ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur (Jatim) ini menolak tudingan itu.
Selama ini menurut Henry baik harga penjualan stan, beban bunga dan juga denda, sudah disepakati antara investor dengan pedagang. Sehingga, tidak mungkin uang sebesar itu dikatakan penyelewengan.
Denda dan bunga itu ada perjanjiannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika pedagang telat melunasi stan, maka kena denda. Sebaliknya, kalau investor telat membangun stan, maka  investor yang kena denda.
”Terus karena kami dianggap telat membangun Pasar Turi lalu diambil alih pemkot, ini bagaimana. Saya bangun pakai uang saya. Oke kalau nanti diputus kontrak, bisa tidak pemkot mengganti rugi bangunan yang sudah ada. Itu kan bangunan punya saya, kalau tanahnya milik pemkot,” ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua Kelompok Pedagang Pasar Turi (Kompag) H Syukur uang pembangunan Pasar Turi sebesar Rp 1,4 triliun itu tidak ada yang berasal dari investor.
Menurut H Syukur uang itu didapat dari penjualan stan, denda, bunga dan pajak yang dibebankan pada pedagang. Rata-rata pedagang, khususnya yang pedagang lama membayar total sebesar Rp 200 jutaan. Sedangkan untuk pedagang baru membayar sebesar Rp700 jutaan.
Anehnya, meski pedagang sudah melunasi pembelian stan, membayar bunga, pajak dan denda, namun pembuktian pelunasan itu tidak ada. ”Ketika kami membeli stan itu kena pajak sebesar 10% dari harga stan. Tapi anehnya, kami tidak diberi faktur pembayaran pajak. Ini kan pelanggaran. Bahan ini yang kami sampaikan ke KPK,” ujarnya. [dre]

Tags: