Hakim PN Surabaya Bebaskan Kurator PT SAIP

palu hakim1Surabaya, Bhirawa
Bebasnya terdakwa Jandri Onasis Siadari, seorang kurator kasus dugaan pemalsuan dokumen PT Surabaya Agung Industri and Pulp (SAIP),membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu.
Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya memastikan pengajuan kasasi di MA. “Kami pastikan mengajukan kasasi ke MA. Ada waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi, sejak perkara ini diputus di PN Surabaya,” kata Aspidum kepada wartawan, Senin (27/10).
Atas pengajuan kasasi yang dilakukannya, Andi mengaku saat ini tim Jaksa tenga menyusun memori kasasi terdakwa dugaan pemalsuan dokumen PT SAIP tersebut. Menurutnya, tak lama lagi memori kasasi yang disusunnya ini, akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Lanjut Andi, dirinya menyayangkan atas putusan Majelis Hakim yang memvonis bebas terdakwa Jandri. Sebab, Jaksa meyakini dan mempunyai bukti kuat terkait surat-surat palsu diantara sekian dokumen terkait utang-piutang PT SAIP. Yang mana, surat tersebut diajukan terdakwa saat perkara PT SAIP diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga berujung pemailitan.
Namun, masih kata Andi, pihaknya meyakini adanya persepsi yang berbeda antara Jaksa dengan Majelis Hakim PN Surabaya. Hal inilah yang mengakibatkan terdakwa Jandri divonis bebas dan dinyatakan tak bersalah dalam Pengadilan.
“Surat maupun dokumen tersebut adalah palsu,” tegasnya. Sayangnya, Andi enggan enggan membeberkan surat atau dokumen mana yang disebutnya palsu itu dengan alasan kepentingan kasasi.
Sebelumnya, pada sidang Kamis pekan lalu, Ketua Majelis Hakim Risty beserta Hakim anggota Bambang Hermanto dan Bayu, membebaskan terdakwa Jandri Onansis. Dalam amar putusannya, hakim Risti menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa dari Kejati Jatim.
Adapun dalam dakwaan, Jaksa menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana didakwakan jaksa dalam Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun bukti-bukti yang memperlihatkan terdakwa Jandri melakukan rekayasa kepailitan sebagaimana dakwaan Jaksa.
“Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum,” kata hakim Risti. [bed]

Tags: