Gubernur Soekarwo Berencana Dirikan SMK Mini

Gubernur Soekarwo (1)DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana Gubernur Jatim, Soekarwo untuk membangun sejumlah SMK mini di Jatim mendapat dukungan penuh dari Komisi E DPRD Jatim. Mengingat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, maka Jatim harus mampu menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk menghadapi gempuran tenaga kerja asing yang masuk.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan rencana gubernur membuka SMK mini dalam menghadapi gempuran tenaga asing cukup bagus. Dimana dalam MEA 2015, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menengah. Dan itu dapat diisi oleh tenaga kerja lulusan SMK, tentunya harus diimbangi dengan keahlian dan sertifikasi. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan asing.
”Kita tahu banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menengah yang gajinya disesuaikan dengan kekuatan perusahaan. Dan sasarannya  ada pada lulusan SMK. Nah, sudah saatnya lulusan SMK mini benar-benar disiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai dengan memiliki sejumlah keahlian plus dibantu memiliki sertifikasi tingkat internasional,”jelas politisi asal Partai Demokrat Jatim, Selasa (14/10).
Bagaimana dengan anggarannya?. Menurut mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim tentunya harus ditopang oleh Pemkab/Pemkot, khususnya untuk mendapatkan sertifikat bertaraf internasional. Ini Karena Provinsi sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk membantu operasional SMK-SMK tersebut termasuk pemenuhan alat praktek.
”Dengan begitu ada semacam timbal balik antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Apalagi dalam UU Pemda sudah jelas menyebutkan jika walikota/bupati harus mendukung kebijakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah,”tambah pria murah senyum ini.
Terkait dengan keunggulan yang dimiliki Jatim dalam mempersiapkan tenaga kerja?, diungkapkan Agus Dono, saat ini Jatim tengah menggagas double track, pelabuhan dan smelter tentunya dibutuhkan tenaga yang memiliki keahlian dibidang mekanika dan elektronika. Dengan begitu akan banyak tenaga kerja lokal yang terserap dipasar. Seraya dicontohkan di Jepang dan Korea yang minim memiliki Sumber Daya Alam (SDA), tersana kedua negara ini menjadi raksasa dengan memiliki Indeks Prestasi Manusia (IPM) yang cukup tinggi hingga tembus 8,5 persen. Sedang Indonesia sendiri masih katagori 5 persen.
”Gubernur sepertinya ingin mencontoh Jepang dan Korea. Ini karena sebagai antisipasi dengan semakin minimnya SDA yang dimiliki Jatim. Untuk itu ketenagakerjaan terus di dorong untuk mampu memberikan income kepada negara,”tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im. Menurutnya apa yang digagas oleh gubernur dan pimpinan DPRD Jatim untuk membuat regulasi demi melindungi tenaga kerja lokal perlu mendapat perhatian serius. Dan semua pihak harus mendukungnya termasuk Pemkab/Pemkot. Diantaranya tenaga asing yang akan bekerj di Jatim harus menguasai bahasa Jawa dan Madura, termasuk karakteristik dan budaya masyarakat Jatim yang cukup unik dan menarik.
”Itulah salah satu penahan kita untuk mengantisipasi gempuran tenaga asing. Dan itu ternyata banyak dilakukan oleh beberapa negara di Asean untuk melindungi SDM yang dia miliki. Bahkan Singapura dan Jepang yang sudah menjadi negara maju juga menggunakan cara-cara seperti itu. Tindakan tersebut sangatlah wajar, karean dalam MEA 2015, bagi negara yang tidak siap akan mendapat gempuran dari luar,’lanjutnya. [cty]

Keterangan Foto : Gubernur Jatim, Dr Soekarwo.

Tags: