Gubernur Jatim Tolak Pungutan Pajak Pulsa Ponsel

 Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

DPRD Jatim, Bhirawa
Desakan DPRD Jatim agar Gubernur Jatim, Soekarwo memungut pajak pulsa telepon seluller (ponsel) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ditolak orang nomor satu di Jatim ini. Alasannya, jika hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak ada regulasi untuk dilakukan di daerah.
“Itu tidak bisa (pajak pulsa ponsel). Mengingat itu merupakan kewenangan penuh pusat. Sementara tidak ada regulasi yang menyatakan pajak tersebut dapat dipungut di daerah,”tegas Soekarwo beberapa waktu lalu.
Sementara itu, FPDIP lewat juru bicaranya, Sugiono menegaskan untuk meningkatkan PAD Jatim perlu dilakukan terobosan. Selain mengerek pendapatan dari sektor cukai rokok, pajak pulsa ponsel merupakan sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap. Karenanya dengan ditariknya pajak pulsa ponsel, maka dipastikan PAD Jatim akan naik secara signifikan.
“Kami berharap gubernur bisa mengambil manfaat dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki telepon selluler sebagai barang primer dan keberadaaannya sangat dibutuhkan, maka sudah mendesak untuk diberlakukan pajak pulsa ponsel. Apalagi kita ketahui jika setiap orang tidak lagi memiliki hanya satu ponsel tetapi lebih dari itu. Jadi alasan yang diajukan FPDIP sangatlah mendasar,”tegas Sugiono, Minggu (26/10)
Ditambahkannya, saat ini harga ponsel bisa menembus angka puluhan juta. Artinya ponsel bisa digolongkan barang mewah. Untuk itu nantinya ada penggolongan pajaknya. Dimana harga Rp1juta sampai Rp5 juta dibedakan dengan ponsel yang memiliki harga antara Rp5 juta sampai Rp10 juta.
“Kami akan terus mendorong pengenaan pajak tersebut,”tegas politisi yang kini duduk di Komisi
D DPRD Jatim.
Seperti diketahui, tahun depan pemerintah berencana mengajukan usulan pulsa telepon selluler sebagai barang kena cukai. Alasanya, selain konsumsi berlebihan, penggunaan telepon seluler berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Pengenaan cukai diharapkan dapat menekan konsumsi penggunaan pulsa dan telepon seluler. Palagi diketahui penggunaan ponsel selama 10 tahun akan menggandakan resiko kanker otak,”tegas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro. [cty]

Tags: