Dewan Masukkan Klausul Reses Masuk RAPBD

KarikaturDPRD Surabaya,Bhirawa
Untuk meningkatkan peran fungsi Budgetingnya , DPRD Surabaya kini memasukkan klausal hak usulan penggunaan anggaran hasil kegiatan reses dan Jasmas dalam dokumen draft KUA-PPAS sebagai dasar pembuatan draft RAPBD.
Klusul ini mengadopsi aturan serupa dibeberapa kota dan provinsi , salah satunya Pemkot Bekasi. Di kota ini DPRD bisa turut berperan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran APBD senilai 30 persen,, disamping anggaran hibah.
klausal tentang hak dewan untuk bisa memberikan usulan penggunaan anggaran dari hasil jaring aspirasi rakyat, menurut anggota Pansus tata Tertib ,reni Astuti, sebagai hak budgeting. Namun demikian,lanjutnya, pengelolaannya tetap dikembalikan kepada Pemkot Surabaya sebagai regulator dan eksekutor, karena Legeslatif tidak mempunyai hak pengelolaan anggaran.
Menurut Reni, hal ini dipandang perlu karena sebelumnya tak sedikit hasil kegiatan reses dan jaring aspirasi masyarakat anggota dewan yang akhirnya tidak terealisasi dengan berbagai alasan. Dampaknya, berbagai keluhan dan komplin dari masyarakat terutama kontituen di Dapil anggota dewan masing-masing terus bermunculan dan berbuah tudingan pedas yakni diaggap tidak mampu bahkan tidak peduli dengan suara rakyat.
Reni berharap agar semua usulan yang telah diserahkan kepada Pemkot Surabaya bisa dikawal oleh seluruh masyarakat.
“Sebenarnya di Tatib yang lama juga sudah tercantum, namun di Tatib yang baru lebih diatur secara detil melalui KUA-PPAS dan diresmikan sebagai dokumen karena nantinya disahkan melalui rapat paripurna, namun demikian pengelolaannya tetap diserahkan kepada eksekutif, untuk itu kami sangat berharap semua pihak bisa turut mengawal, karena usulan itu berkaitan dengan kepentingan rakyat,” jelasnya. [gat]

Tags: