Dewan Gresik Kecewa Akibat Pemkab Tak Tegas

Jalan Duduk SampeyanGresik, Bhirawa
Belum selesainya pembebasan lahan di sepanjang Jalan Duduk Sampeyan, yang merupakan akses jalur Pantura. Hingga kini belum juga kelar, gara-gara warga terus meminta kenaikan harga. Sedang pihak pemerintah tak tegas, sehingga dewan meminta pada Pemkab Gresik. Segera menindak kepada warga yang mempersulit pembebasan lahan itu.
Menurut anggota dewan dari F-Gerindra, Nur Saidah pada wartawan Senin (13/10), dengan terlantarnya pembebasan lahan bertahun-tahun. Sehingga semakin tak menemukan titik terang karena harga naik terus namun kenaikannya tak sesuai. Maka solusi tercepat, pihak Pemkab harus tegas. Kalau masih saja tetab membandel, lebih baik ditinggal dan uangnya diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik dengan cara konsinyasi.
Dalam UU Nomor 2 tahun 2012 disebutkan, kalau musyawarah harga tanah antara Pemkab dan warga hanya 30 hari. Kalau warga tak sepakat dengan harga itu, warga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan maksimal 14 hari. Dan pengadilan harus memutuskan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Kalau tak terima putusan PN, warga bisa kembali mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam jangka 30 hari.
Apapun hasil putusan MK, maka Pemkab segera melaksanakan. Dan seharusnya, bisa diterima masyarakat dengan lapang dada sesuai harga yang ditetakan. Karena peruntukan lahan itu adalah bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk pelebaran jalan yang nantinya digunakan orang banyak.
Ditambahkan Nur Saida, dari aturan ini. Seharusnya pembebasan lahan tak perlu molor hingga puluhan tahun seperti ini. Karena molornya pembebasan lahan akan mengakibatkan kerugian. ”Ini kan untuk kepentingan umum, banyak warga yang resah sehingga warga harus memahami betul aturan yang ada. Kalau memang warga masih saja mengelak, Pemkab bisa bertidak tegas. Sebab semua sudah memiliki aturan, tak mungkin ada masalah dikemudian hari.
Informasi yang berhasil dihimpun, sebelumnya harga tanah dibandrol per meter sebesar Rp1.200.000. Tetapi kini sudah berkembang kabar warga mulai meminta kenaikan harga lagi. Padahal, kalau merujuk aturan yang ada, harga appraisal (penaksir harga) Pemkab mau tak mau harus disetujui warga, sebelum 14 hari dan kalau warga tak sepakat bisa mengajukan gugatan. Tetapi nyatanya di lapangan, Pemkab tak melakukan hal itu. [kim]

Tags: