Bojonegoro Minta Kekurangan DBH Migas Rp 163 Miliar

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Bojonegoro, Bhirawa
Pemkab Bojonegoro akan minta Kementerian Keuangan memberikan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2013 sebesar Rp 163 miliar, agar target perolehan DBH migas yang ditetapkan di dalam APBD Perubahan 2014 tercapai.
“Kami akan meminta Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 163 miliar, dalam rapat perhitungan produksi minyak siap jual di Maluku pada 29 Oktober,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Kamis (23/10).
Ia menjelaskan di dalam rapat perhitungan produksi minyak siap jual di Maluku tersebut, juga akan dihadiri Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, operator migas dan daerah penghasil migas di seluruh Tanah Air.
“Di dalam rapat itu kami akan mendesak Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 163 miliar tahun ini juga,” katanya.
Namun, menurut dia, kalau Kementerian Keuangan tetap pada rencana awal yang hanya memberikan kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 52 miliar, maka target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 638 miliar tidak akan tercapai.
“Kementerian Keuangan melalui surat menyampaikan kepada pemkab bahwa kekurangan DBH migas 2013 hanya akan diberikan Rp 52 miliar,” tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya sudah menerima DBH migas sebesar Rp 551 miliar, sehingga kalau Kementerian Keuangan hanya memberikan sebesar Rp 52 miliar, maka perolehan DBH migas daerahnya tahun ini hanya Rp 603 miliar. “Ya jelas target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 638 miliar tidak akan tercapai, kalau daerah hanya menerima Rp 52 miliar,” katanya, menegaskan.
Tapi, lanjutnya, kalau Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 yang menjadi hak daerah, maka target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 tercapai, bahkan berlebih karena perolehan DBH migas menjadi sebesar Rp 714 miliar.
Ia menambahkan perhitungan produksi minyak siap jual triwulan keempat di Maluku itu untuk perolehan DBH migas bagi daerah penghasil, akan disalurkan pada 2015. “Pemkab bisa mengalami gagal bayar sejumlah proyek pembangunan kalau DBH migas 2014 tidak tercapai,” ujarnya. [bas, ant]

Tags: