Terindikasi Korupsi, APTRI Desak Polda Jatim Selidiki PTPN XI

Petani tebu  berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim usai melakukan hearing bersama anggota dewan, Senin (22/9). Mereka mendesak PTPN  XI segera membayar DO petani tebu untuk menghindari kebangkrutan massal.

Petani tebu berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim usai melakukan hearing bersama anggota dewan, Senin (22/9). Mereka mendesak PTPN XI segera membayar DO petani tebu untuk menghindari kebangkrutan massal.

DPRD Jatim, Bhirawa
Petani tebu dari berbagai daerah di Jawa Timur yang ada di bawah naungan (Perseroan Terbatas Perkebunan  Nusantara (PTPN) XI (Persero), Senin (22/9) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jatim. Mereka menuntut agar dana talangan untuk pembelian tebu sebesar Rp 1 triliun segera dicairkan. Jika tidak, dipastikan ribuan petani mengalami kebangkrutan massal.
Ketua APTRI Jatim Arum Sabil menegaskan sudah dua bulan paska musim tebang, Delivery Order (DO) petani tebu belum juga dibayar PTPN XI.  Akibatnya, petani tebu di Jatim terancam mati karena tak bisa makan, apalagi untuk bisa menanam tebu kembali. Karenanya, APTRI mendesak Dirut PTPN XI segera menyelesaikan dana talangan tersebut.
“Jika tidak diberi, kami terpaksa melaporkan ke aparat kepolisian dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Bahkan kami menengarai PTPN XI pada musim giling 2013 terindikasi terjadi manipulasi pembukuan dengan membubuhkan keuntungan semu,”tegas Arum di depan sejumlah anggota DPRD Jatim,  Senin (22/9).
Menurut Arum Sabil, dana talangan gula petani itu sedianya akan dibiayai sendiri oleh management PTPN XI. Namun dalam faktanya terungkap yang membiayai adalah para pedagang gula, dengan indikasi dan patut diduga menforward sale kan gula milik PTPN XI sehingga negara berpotensi dirugikan karena permainan harga dan beban bunga yang dampaknya merugikan PTPN XI.
“Padahal sesuai Permendag No 7 Tahun 2004 kewajiban PTPN XI sebagai importir terdaftar  itu supaya tak melakukan impor,  tapi punya kewajiban menyelamatkan dan mengamankan Permendag No 45/M-DAG/PER/8/2014 dimana HPP Gula adalah sebesar Rp8.500/kg, jadi predikat itu melekat. Tapi dalam praktiknya justru sebaliknya,” dalihnya
Dampak lainnya, petani tebu dirugikan karena kesalahan pengambilan kebijakan Direksi Utama PTPN XI yang menyimpang dari SK Memperindag No 527 Tahun 2004. Karena itu petani tebu mendesak agar BPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap pembukuan rugi laba keuangan PTPN XI minimal semenjak musim giling 2012 sampai dengan 2014 dan hasilnya agar dipublikasikan.
“Kami mendesak supaya DPRD Jatim membuat Panitia Khusus (Pansus) tentang PTPN XI, dan hasilnya bisa dijadikan landasan penyelidikan pihak aparat kepolisian. Bahkan kalau perlu Polda Jatim membuat tim penyelidikan jalan bareng dengan Pansus DPRD Jatim,” pinta Arum.
Sementara itu, sekretaris APTRI Jatim H Ahmad Mawardi menambahkan bahwa total tunggakan PTPN XI yang belum dibayarkan kepada petani tebu di Jatim ditaksir mencapai Rp 850 miliar. Dengan asumsi DO yang belum dibayar adalah yang ke-7 hingga ke-12 atau 5 kali musim giling. “Rata-rata setiap giling itu bisa menghasilkan gula 20 ribu ton, dengan HPP gula Rp 8.500/kg maka setara Rp170 miliar. Kemudian  dikalikan 5 kali musim giling maka total tunggakan DO yang belum dibayar mencapai Rp 850 miliar,” jelas pria asal Pasuruan ini.
Bagaimana jika PTPN XI tak mampu membayar? Kembali Arum Sabil menegaskan bahwa Meneg BUMN Dahlan Iskan harus berani mencopot Direksi PTPN XI. Karena berbagai masalah itu bisa menimbulkan kanker (penyakit) sehingga PTPN XI bisa mati, dan imbasnya pabrik gula juga mati dan petani tebu juga mati.
“Saya heran di PTPN lain tidak terjadi apa-apa, bahkan malah untung. Sepertinya Dirut PTPN XI sengaja ingin bikin bangkrut dan salah menerapkan kebijakan. Agar ada efek jera maka kami akan laporkan kasus ini ke ranah pidana dan segera membuat laporan ke Polda Jatim,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi petani tebu Jatim, Kusnadi selaku Wakil Ketua DPRD Jatim sementara berjanji akan segera memfasilitasi dan memediasi masalah ini dengan cara memanggil Dirut PTPN XI, perwakilan APTRI, dan aparat kepolisian untuk duduk bersama memberikan klarifikasi kenapa DO petani tebu belum dibayar. ” Untuk jangka pendek, dalam minggu ini kami akan mengundang Dirut PTPN XI bersama pihak terkait supaya tunggakan petani segera dibayar. Sedangkan jangka panjangnya bisa saja diusulkan membikin Pansus,” terang politisi asal PDIP.
Anggota DPRD Jatim lainnya, Miftahul Ulum menambahkan bahwa kasus PTPN XI yang sangat merugikan petani tebu itu sudah termasuk pelanggaran hukum (kriminal) dan pelanggaran kebijakan. Karena itu, dia sangat mendukung DPRD Jatim membuat Pansus PTPN XI. Apalagi Perda No 17 Tahun 2012 tentang rendemen dan hablur tebu masih menjadi macan kertas, padahal ditargetkan pada 2015 rendemen tebu sudah bisa mencapai 10 sehingga kesejahteraan petani tebu di Jatim bisa meningkat.
“Sebanyak 66 % tebu petani yang digiling itu setelah menjadi gula berubah menjadi DO untuk dibayar PTPN lalu dilelang. Sedangkan 34 % masuk pabrik gula sebagai ongkos giling. Itu sesuai Permendag kalau PTPN XI mangkir berarti melanggar aturan dan layak dibawa ke ranah hukum,” tegas politisi asal Jember.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari FGolkar menegaskan jika persoalan yang disampaikan para petani ini sebenarnya persoalan lama. Dari persoalan tersebut DPRD Jatim melahirkan Perda No 17 Tahun 2012 tentang rendemen tebu dan hablur. Sayangnya perda ini tidak bisa berjalan maksimal, dikarenakan adanya permainan dari pihak-pihak tertentu.
Ditambahkan politisi yang juga mantan anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2009-2014 ini, sebenarnya yang paling penting dalam menyelesaikan permasalahan ini harus dilakukan revitalisasi pabrik-pabrik gula. Ini karena usia pabrik-pabrik gula di Jatim sudah lebih dari 100 tahun dan diperlukan revitalisasi secara total. ”Selain itu juga harus ada keterbukaan antara pihak pabrik dan petani tebu,”tegasnya. [cty]

Tags: